Setiap Hari 3-4 Perusahaan di Karawang Disidak Satgas Covid-19, Kebanyakan Karena Pelanggaran Ini

Setiap hari Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Karawang melakukan inspeksi mendadak tiga sampai empat perusahaan yang berdasarkan laporan warga

Penulis: Cikwan Suwandi | Editor: Darajat Arianto
TRIBUNJABAR.ID/CIKWAN SUWANDI
Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Karawang mengadakan rapat soal sidak ke perusahaan, Kamis (15/7/2021). 

Laporan Kontributor Tribunjabar.id, Karawang, Cikwan Suwandi

TRIBUNJABAR.ID,KARAWANG - Setiap hari Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Karawang melakukan inspeksi mendadak (sidak) tiga sampai empat perusahaan. Hal tersebut, berdasarkan laporan warga adanya pelanggaran prokes dalam perusahaan.

Wakil Ketua Dua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Karawang, Letkol Inf Medi Hariyo Wibowo mengatakan, jadi setiap hari pihaknya menerima laporan adanya pelanggaran prokes di perusahaan.

"Tiga sampai empat perusahaan. Lalu kami bersama tim langsung melakukan pengecekan," kata Medi kepada Tribunjabar.id, Kamis (15/7/2021).

Medi mengatakan, benar saja dalam sidak selama PPKM Darurat dalam upaya mengurangi mobilitas serta penegakan prokes, pihaknya menemukan berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku industri.

Baca juga: Bupati Karawang Bilang Sehari Pernah 50 Orang Meninggal Akibat Covid, PPKM Diperpanjang Ikut Pusat

Ia menyebutkan sejumlah pelanggaran yang ditemukan adalah kapasitas karyawan melebihi batasan sesuai aturan PPKM Darurat, pelaporan karyawan yang terkonfirmasi positif Covid-19 tidak sesuai dengan jumlah yang dilaporkan.

"Bahkan ada yang tidak laporan sama sekali, pelaksana tracing kontak erat di lingkungan perusahaan tidak sesuai ketentuan, organisasi Satgas Penanganan Covid 19 di perusahaan tidak sesuai Surat Edaran, bahkan ada yang tidak memiliki. Ada juga tidak memiliki tempat cuci tangan, lalu ada juga yang tidak menyiapkan tempat khusus makan karyawan sesuai prokes," ujar Medi.

Pelaksanaan sidak tersebut dilakukan untuk memastikan pelaku industri mematuhi instruksi Mendagri nomor 18 Thn 2021, diperjelas dengan surat edaran Bupati Karawang nomor 443 tahun 2021.

Minta Arahan Luhut

Bupati Karawang, Cellica Nurrachadiana akan meminta arahan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan untuk memberikan sanksi kepada perusahaan yang bebal dan membandel saat PPKM Darurat.

"Saya akan minta arahan dari Menko Kemaritiman dan Investasi, bagaimana memberikan sanksi kepada perusahaan yang membandel," kata Cellica Nurrachadiana kepada Tribunjabar.id, Rabu (14/7/2021).

Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana
Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana (TRIBUNJABAR.ID/CIKWAN SUWANDI)

Cellica menyebutkan, pihaknya telah mencoba menertibkan perusahaan bebal untuk mematuhi aturan penanganan Covid-19. Akan tetapi, banyak manageman perusahaan yang justru tak mengindahkan prokes serta aturan PPKM Darurat.

Baca juga: Karawang Zona Hitam Covid-19, Bupati Karawang Tuding Klaster Industri Jadi Penyebabnya

"Kita sudah beri sanksi dengan peraturan provinsi dengan denda. Tetapi kita mesti lebih tegas, apakah perlu dilakukan tindak pidana," katanya.

Saat ini ada 6.000 karyawan sektor industri yang terpapar.  Saat melakukan monitoring dan evaluasi (monev), biasanya di perusahaan dilaporkan ada 100 hingga 500 karyawan yang terpapar. Belum dengan keluarganya yang turut terpapar.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved