Pemprov Jabar Siap Optimalkan Bantuan Sosial Dari Kemensos, Berikut Kuota Penerima

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dodo Suhendar, mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengoptimalkan bantuan sosial atau bansos

Tribun Jabar/Cipta Permana
ilustrasi Suasana antrean panjang yang melanggar aturan protokol kesehatan dari ribuan warga penerima bansos tahap IV Provinsi Jawa Barat di Lapangan Radar, RW 09 Kelurahan Babakan Sari, Selasa (29/12/2020). 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Dodo Suhendar, mengatakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengoptimalkan bantuan sosial atau bansos dari Kementerian Sosial RI untuk tahun ini.

Dodo mengatakan masyarakat Jawa Barat yang menjadi penerima bansos dari Kementerian Sosial mencapai 7 juta kepala keluarga, yang mendapat Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Sosial Tunai (BST).

"Dinsos Jabar mengoptimalkan bansos dari Kemensos berupa PKH, BPNT, BST dan Bantuan Sosial Beras. Untuk Bansos Beras, sasarannya penerima PKH dan BST, masing masing 10 kg beras medium 1 kali," katanya melalui ponsel, Selasa (13/7).

Baca juga: Kapolres Karawang Keliling dari Rumah ke Rumah di Kampung Pemulung Gelar Bansos dan Ajak Vaksinasi

Dodo mengatakan PKH di Jabar memiliki kuota 1.718.362 keluarga penerima manfaat dengan besaran sesuai dengan masing-masing kriteria, yakni ibu hamil, balita, anak sekolah.

Penyaluran tiap triwulan sekali dan sudah disalurkan pada Januari dan April 2021.

BPNT atau Bansos Pangan Non Tunai, katanya, memiliki kuota di jabar sebanyak 3.350.856 keluarga penerima manfaat (KPM) Besaran manfaat Rp 200.000 per bulan, dan harus dibelikan bahan yang sudah ditetapkan di e-warong terdekat.

Program ini, katanya, sudah disalurkan dengan rata-rata penyaluran 90 persen.

Sedangkan BST atau Bantuan Sosial Tunai di Jabar, katanya, memiliki kuota 1.957.321. 

Penyaluran dilakukan sampai April 2021.

Dengan besaran manfaat Rp 300.000 per bulan per KPM.

Dodo menjelaskan, penerima bansos Kemensos berbeda dengan Keluarga Rumah Tangga Sasaran (KRTS) bansos Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar.

Perbedaan itu, kata Dodo, karena penerima bansos Kemensos berbasis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Sedangkan, penerima bansos Provinsi Jabar merupakan masyarakat terdampak pandemi Covid-19 yang belum masuk dalam DTKS atau Non-DTKS.

Dodo menuturkan, pihaknya sudah mengajukan 1.903.583 KRTS penerima bansos Provinsi Jabar untuk menjadi penerima BST ke Pusdatin Kemensos.

Baca juga: Ini 10 Kelurahan dengan Jumlah Usulan Kuota Bansos Covid PPKM Terbanyak di Kota Bandung

Namun, belum ada penetapan Keluarga Penerima Manfaat tambahan penerima BST Kemensos dari KRTS penerima bansos Provinsi Jabar.

"Data KRTS penerima bansos Provinsi Jabar tahun 2020 yang sudah diajukan ke Pusdatin Kemensos dan masuk buffer stock data calon penerima BST belum ada yang masuk dalam penetapan KPM BST Kemensos Tahun 2021," kata Dodo, Jumat (9/7).

Dodo mengatakan, saat ini, pihaknya sedang menganalisis sekaligus mempersiapkan data sasaran bansos Provinsi Jabar.

Selain itu, Dinsos Jabar pun sedang mengkaji besaran manfaat dan jenis bantuan yang akan diberikan.

"Apakah berwujud tunai atau bahan pangan atau yang lain sesuai dengan kebutuhan yang paling urgent dan kemampuan anggaran Pemda Provinsi Jabar pada masa PPKM Darurat ini," ucapnya

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved