Breaking News:

Ombudsman Jawa Barat Tagih Komitmen Pemprov Jabar untuk Memfasilitasi Sekolah Bagi Siswa KETM

Ombudsman Jawa Barat menagih komitmen Pemprov Jabar terhadap jaminan pemberian pendidikan khususnya calon peserta didik yang berasal dari KETM

Penulis: Cipta Permana | Editor: Siti Fatimah
Istimewa
ilustrasi belajar dengan wifi gratis- Ombudsman Jawa Barat menagih komitmen Pemprov Jabar terhadap jaminan pemberian pendidikan khususnya calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM). 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat terima sebanyak 73 laporan aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran selama pelaksanaan PPDB Jabar jenjang SMA/SMK/SLB Tahun 2021. 

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat, Dan Satriana mengatakan, dari puluhan laporan aduan tersebut, sebagian besar terkait ketidakpuasan para orangtua calon peserta didik terhadap hasil dari proses kalibrasi nilai-nilai prestasi akademik atau rapor, lalu, terkait dugaan adanya dugaan perubahan nilai, antara penetapan nilai saat proses pendaftaran dengan nilai saat diumumkan. 

Kemudian, adanya juga laporan terkait dugaan kecurigaan terhadap siswa-siswa yang dinyatakan diterima, padahal sepengetahuan pihak pelapor, nilai siswa yang diterima tersebut tidak lebih besar dibandingkan nilai passing grade atau batas ketentuan nilai yang ditetapkan oleh sekolah tujuan. 

Baca juga: Ombudsman Jawa Barat Terima 73 Pengaduan PPDB SMA/SMK/SLB, Orangtua Tidak Puas Proses Kalibrasi

"Selain itu, kami juga menerima laporan aduan terkait adanya surat rekomendasi dari pejabat atau partai politik tertentu yang merekomendasikan beberapa calon peserta didik untuk diterima di sekolah tujuan, setidaknya-tidaknya ada tiga laporan terkait hal ini," ujarnya saat dihubungi melalui telepon, Senin (12/7/2021).

Oleh karena itu, upaya yang akan dilakukan pihaknya dalam jangka pendek ini, yaitu mendorong agar Dinas Pendidikan segera menyelesaikan laporan aduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran yang belum dipastikan penyelesaiannya, serta menjadikan hal tersebut sebagai bahan evaluasi dan perbaikan untuk penyelenggaraan PPDB Jabar tahun depan (2022).

Baca juga: Ombudsman Jawa Barat Terima 25 Pengaduan Dugaan Pelanggaran PPDB 2021, Ada Laporan Sertifikat Palsu

Kemudian, pihaknya pun ingin menagih komitmen dari Pemerintah Jawa Barat terhadap jaminan pemberian pendidikan, bagi masyarakat, khususnya calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu (KETM), terutama yang belum beruntung untuk dapat lolos dalam jalur seleksi afirmasi maupun zonasi dalam sistem PPDB 2021.

"Kami memiliki satu fokus tertentu, tersendiri, bahwa kami ingin Disdik Jabar juga terlibat dan menjamin calon peserta didik yang berasal dari KETM, yang dinyatakan tidak lulus dalam proses seleksi baik di tahap pertama maupun tahap kedua PPDB secara online, agar tetap diperhatikan dan disalurkan kelanjutan pendidikannya, termasuk jaminan-jaminan, sekalipun mereka bersekolah di sekolah swasta," katanya.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved