Breaking News:

Hari Keenam Pemkab Purwakarta Baru Terapkan Sidang Tipiring Karena Masyarakat Belum Sadar Prokes

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menyatakan, sidang Tipiring ini baru pertama kali dilaksanakan pada hari ke enam dalam penerapan PPKM Darurat

Penulis: Dwiky Maulana Vellayati | Editor: Darajat Arianto
TRIBUNJABAR.ID/DWIKI MAULANA VELLAYATI
Suasana sidang Tipiring di Kantor Kecamatan Purwakarta Kota, Kamis (8/7/2021). 

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Purwakarta, Dwiky Maulana Vellayati

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Pemerintah Kabupaten Purwakarta resmi menerapkan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) bagi masyarakat yang tidak menjalankan protokol kesehatan di masa penerapan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.

Sidang tipiring ini secara resmi di terapkan hari ini di Kabupaten Purwakarta dengan melakukan sidang di tempat yang berlokasi di Kantor Kecamatan Purwakarta Kota pada Kamis (8/7/2021).

Bupati Purwakarta Anne Ratna Mustika menyatakan, sidang Tipiring ini baru pertama kali dilaksanakan pada hari ke enam dalam penerapan PPKM Darurat di Purwakarta, karena menilai belum adanya kesadaran dari masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan.

"Hari ini kami memantau pelaksanaan sidang Tipiring ini merupakan sidang pertama di Purwakarta dilaksanakan di hari keenam PPKM Darurat," kata Anne Ratna saat memantau langsung pelaksanaan sidang Tipiring.

Menurut Anne, pelaksanaan sidang Tipiring di tempat ini terpaksa dilakukan karena dalam beberapa hari ke belakang pada masa penerapan PPKM Darurat tidak ada perubahan dari masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan sehingga dengan adanya Tipiring ini dapat menjadi efek jera kepada masyarakat.

Baca juga: Begini Tahapan Sidang Tipiring PPKM Darurat Dari Tertangkap Razia, Divonis dan Bayar Denda

"Sebelumnya sudah berupaya dengan sanksi sosial maupun teguran tapi tidak ada perubahan, dengan terpaksa di hari ke enam ini kita melakukan sidang Tipiring," ujar Anne Ratna.

Sementara itu, Wakapolres Purwakarta Kompol Satrio Prayogo mengatakan, bahwa dalam sidang tipiring ini pihaknya akan menerapkan pasal ringan serta berat bagi masyarakat yang melanggar di aturan masa penerapan PPKM Darurat ini.

"Dalam penerapan pasalnya kami menggunakan pasal 21 i ayat 1 dan 2 perda Provinsi Jawa Barat tentang perubahan perda prov Nomor 13 tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketentraman ketertiban hukum dan perlindungan masyarakat dengan denda maksimal 50 juta rupiah serta kurungan penjara maksimal 3 bulan," kata Kompol Satrio.

Baca juga: Rekor Vonis Denda Pelanggaran PPKM Tiga Pabrik Kena Sanksi, Pabrik Sepatu Harus Bayar Rp 20 Juta

Diharapkan, dengan masuknya tindak pidana akibat melanggar protokol kesehatan di masa PPKM Darurat ini, masyarakat khususnya di Kabupaten Purwakarta tidak lagi melanggar demi upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19(*)

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved