Sibaper, Situs Pengaduan Jalan Rusak di Purwakarta, Kalau Ada Jalan Rusak Jangan Baper

Pemkab Purwakarta membuat website khusus pengaduan terkait jalan rusak bernama Sibaper yang berbasis internet

Dok Humas Pemkab Purwakarta

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Purwakarta, Dwiky Maulana Vellayati

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Pemkab Purwakarta membuat website khusus pengaduan masyarakat terkait jalan rusak di seluruh wilayah Kabupaten Purwakarta berbasis internet bernama Sibaper atau Smart Infrastruktur Bina Marga dan Pengairan.

Inovasi ini dicanangkan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Pengairan (DPUBMP) Kabupaten Purwakarta yang mulai mengembangkan inovasi dengan membuka layanan secara digital terkait dengan infrastruktur.

Kepala DPUBMP Kabupaten Purwakarta, Ryan Oktavia mengatakan, pihaknya menggulirkan Sibaper untuk memudahkan masyarakat yang ingin melaporkan terkait kondisi jalan di wilayahnya.

Baca juga: Protes Jalan Rusak Akibat Truk Bertonase Besar di Jalur Proyek Kereta Cepat, Warga Diminta Bersabar

Layanan ini, nantinya jadi rujukan untuk melakukan langkah-langkah penyelesaian. Untuk saat ini, layanan digitalnya masih dalam proses pengembangan lebih lanjut.

"Layanan bisa diakses melalui https://sibaper.purwakartakab.go.id/. Kami sebut Sibaper. Saat ini, kita masih dalam proses pengembangan dan penyempurnaan aplikasi tersebut," kata Ryan di Purwakarta, Selasa (6/7/2021).

Ryan menjelaskan, bagian yang akan di perbaiki terkait keluhan masyarakat terhadap infrastruktur hanya merupakan jalan milik Kabupaten Purwakarta saja, namun selain jalan milik Kabupaten bila ada keluhan maka akan di laporkan langsung kepada pihak terkait.

"Untuk diketahui bersama, di kita itu ada tiga jalur utama yang dipakai untuk mobilitas masyarakat. Yakni, jalur utama yang statusnya  jalan kabupaten, jalan provinsi dan pusat. Jadi, kewenangan perbaikannya pun ada di masing-masing pemerintahan," ujarnya.

Lanjut Ryan, terkait dengan pembagian kewenangan pengelolaan jalan itu sudah ada dalam Undang-undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jadi, pihaknya tidak bisa sembarangan untuk memperbaiki jalan provinsi maupun jalan nasional.

Baca juga: Oksigen Langka, Petani Ikan di Plered Purwakarta Tidak Bisa Kirim Ikan ke KJA Cirata dan Jatiluhur

"Kalau seluruh jalur harus kita diperbaiki, jelas itu melanggar aturan. Yang mungkin bisa kami lakukan, yakni berkoordinasi. Supaya, dinas di provinsi atau pihak terkait di pusat segera melakukan perbaikan," ucapnya.

Adapun anggaran untuk pembangunan infrastruktur tahun ini masing-masing Rp 63 miliar untuk untuk kegiatan peningkatan jalan, pemeliharan berkala, pemeliharaan rutin, trotoar, jembatan dan anggaran tanggap darurat.

Kemudian, Rp 12,3 miliar untuk peningkatan dan pengelolaan sumber daya air (irigasi). Serta, Rp 1,7 miliar untuk peningkatan dan pembangunan drainase di sejumlah titik.

"Sebagian pengerjaannya sudah berjalan, untuk anggarannya, tahun ini masih tersedia," tambahnya.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved