PPKM Darurat

PPKM Darurat, Selain Virtual, Pelantikan Kades Terpilih di Majalengka Kemungkinan Mundur

Selain adanya kebijakan PPKM Mikro Darurat, adanya surat dari Kemendagri Nomor 141/3170/BPD tanggal 5 Juli 2021 menjadi alasan lain.

Penulis: Eki Yulianto | Editor: Seli Andina Miranti
Tribun Cirebon/ Eki Yulianto
Suasana pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Majalengka pada 22 Mei 2021 lalu 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Eki Yulianto

TRIBUNJABAR.ID, MAJALENGKA - Rencana pelantikan 127 orang kepala desa terpilih di Kabupaten Majalengka, hasil Pilkades serentak yang dijadwalkan pada 8 Juli 2021 kemungkinan batal digelar.

Hal ini menyusul kebijakan pemerintah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat pada 3-20 Juli 2021.

Selain diundur, pelantikan diwacanakan akan dilakukan secara virtual.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Majalengka, Hendra Krisniawan memastikan, pelantikan kades terpilih diundur.

Selain adanya kebijakan PPKM Mikro Darurat, adanya surat dari Kemendagri Nomor 141/3170/BPD tanggal 5 Juli 2021 menjadi alasan lain.

"Jadi surat dari Kemendagri itu perihal penundaan Pilkades serentak dan pemilihan antar waktu se-Jawa dan Bali, sehingga diundur," ujar Hendra saat dikonfirmasi, Rabu (7/7/2021).

Pihaknya pun sampai saat ini belum bisa memastikan sampai kapan penundaan pelantikan tersebut.

Baca juga: PPKM Darurat, Masih Ada Warga Pasar Palabuhanratu Sukabumi Abaikan Prokes

Namun yang jelas, hingga pelaksanaan PPKM Darurat selesai.

"Itu pun masih menunggu informasi selanjutnya. Khawatir diperpanjang lagi (masa kebijakan PPKM Mikro Darurat)," ucapnya.

Sebab, lebih jauh Hendra mengatakan, sanksi tegas akan diterapkan bagi siapa pun yang melanggar PPKM Mikro Darurat.

Pihaknya pun tidak ingin mendapatkan sanksi tersebut.

Selain itu, Hendra juga menjelaskan, penerapan PPKM Darurat ini akan membuat kegiatan pelantikan tersebut akan dilakukan secara virtual.

Sebab, jika dilakukan secara offline, berpotensi menimbulkan kerumunan.

Pasalnya, peserta mendapat undangan untuk dua orang atau datang bersama pasangan.

Baca juga: Cerita Pembelaan Tukang Cukur di Garut saat Sidang Pelanggaran PPKM Darurat, Didenda Rp 400 Ribu

“Kemungkinan pelantikan kades terpilih di Pendopo tidak jadi. Karena sudah dimulai pemberlakuan PPKM darurat. Sehingga opsi yang paling memungkinkan dan sesuai dengan aturan adalah dilakukan secara virtual," jelas dia.

Seperti diketahui, ada 127 kades terpilih yang akan dilantik menyusul gelaran Pilkades yang selesai dilaksanakan pada 22 Mei 2021 lalu.

Jumlah calon kades sendiri yang berhak dipilih saat itu berjumlah 334 orang.

Adapun, dari jumlah desa yang menyelenggarakan Pilkades terdapat 934 TPS yang didatangi sebanyak 347.908 orang.

Sumber: Tribun Cirebon
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved