Pedagang Pasar Baru Resah Jika Ditutup, Minta Diskon Biaya Service dan Kompensasi dari Pemerintah

CEO Etalase Pasar Baru, Kurnia, mengatakan, jika benar Pasar Baru akan ditutup, ia meminta pemerintah memberikan kompensasi kepada para pedagang

TRIBUN JABAR / GANI KURNIAWAN
ILUSTRASI suasana Pasar Baru Trade Center, Jalan Otto Iskandardinata, Kota Bandung, Rabu (10/2/2021). 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Di tengah kondisi ekonomi terdampak pandemi yang masih memberatkan, para pedagang Pasar Baru di Kota Bandung kembali harus kembali cemas menghadapi kemungkinan penutupan operasional Pasar Baru Bandung. Hal ini sehubungan dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat oleh pemerintah.

CEO Etalase Pasar Baru (etapasbar.id) sekaligus pedagang Pasar Baru, Kurnia, mengatakan selama pandemi ini para pedagang Pasar Baru masih kesulitan dalam berusaha karena jumlah pengunjung pun sudah sangat berkurang. Penurunan penghasilan pedagang di Pasar Baru, katanya, turun sekitar 70-90 persen.

Namun kini, mereka harus menghadapi penutupan operasional Pasar Baru secara total. Hal ini mengakibatkan para pedagang Pasar Baru tidak akan mendapat penghasilan. Karenanya, jika benar Pasar Baru akan ditutup, ia meminta pemerintah memberikan kompensasi kepada para pedagang.

"Pedagang jelas intinya resah dengan kondisi begini dan kebijakan yang betul-betul tidak berpihak secara ekonomi kepada pedagang. Tetapi tentunya juga faktor kesehatan jadi pertimbangan oleh pemerintah di saat kondisi Covid-19 sedang melonjak seperti ini. Tapi mungkin menjadi multipersepsi multitafsir di kalangan pedagang, ada pro kontra kita sebagai pedagang," kata Kurnia melalui ponsel, Kamis (1/7).

Kurnia mengatakan pedagang meminta pemerintah memberikan kompensasi terhadap service charge atau biaya servis toko mereka. Sebab, katanya, kemungkinan pedagang tidak akan memiliki penghasilan lagi untuk membayar biaya tersebut jika Pasar Baru ditutup.

"Mungkin kompensasi buat pedagang yang tidak dirasakan oleh kami dari pemerintah termasuk yang menjadi gejolak di kalangan pedagang. Pihak pengelola ini juga kurang bijak dalam hal beban biaya service charge yang memang menjadi masalah. Selama ini di awal saja diberikan diskon, ke sininya pedagang tetap saja bayar normal, padahal ekonomi belum normal, itu yang menjadi masalah pedagang sini," kata Kurnia.

Ia pun meminta kebijaksanaan dari PD Pasar Kota Bandung dan Wali Kota Bandung terkait hal tersebut. Sebab, para pedagang akan sangat terbebani jika PPKM diberlakukan tetapi pedagang masih berkewajiban membayar service charge.

"Selama pandemi ini kunjungan sudah sangat jauh, 75 persen sampai 90 persen mengalami penurunan, bahkan banyak yang pedagang tidak penglaris, banyak juga yang tutup," ujar Kurnia. (*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved