Breaking News:

Bupati Purwakarta Anne Ratna Minta Pelayanan Publik Tetap Maksimal Meski Diberlakukan WFH hingga 50%

Pemerintah Kabupaten Purwakarta menerapkan work from home (WFH) 30-50 persen setelah ada pegawai positif Covid-19 di 12 OPD.

Penulis: Dwiky Maulana Vellayati | Editor: Giri
Tribun Jabar/ Muhamad Nandri Prilatama
Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika. Pemerintah Kabupaten Purwakarta menerapkan work from home (WFH) 30-50 persen setelah ada pegawai positif Covid-19 di 12 organisasi perangkat daerah (OPD). 

Laporan Kontributor TribunJabar.id Purwakarta, Dwiky Maulana Vellayati

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Pemerintah Kabupaten Purwakarta menerapkan work from home (WFH) 30-50 persen setelah ada pegawai positif Covid-19 di 12 organisasi perangkat daerah (OPD).

Kendati demikian, Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, tetap akan melakukan yang terbaik bagi seluruh pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

"Saya berkoordinasi dengan semua OPD secara virtual. Tetap semangat dalam melayani masyarakat Purwakarta, tetap jaga kondisi agar tetap sehat, jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan," kata Anne pada saat mengelar rapat pimpinan terkait WFH secara virtual di Kompleks Pemkab Purwakarta, Jumat (25/6/2021).

Dalam meeting yang diikuti sekertaris daerah, para asisten sekda, staf ahli, kepala perangkat daerah, para camat, kepala desa dan lurah se-Kabupaten Purwakarta, Bupati meminta agar pelayanan masyarakat tetap berjalan.

Namun, dia memberikan syarat agar tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

"Hal ini tentunya akan berdampak pada pelayanan publik, khususnya pada OPD-OPD yang melakukan pelayanan publik secara langsung seperti dinas kesehatan, DPMPTSP, dinas perhubungan, dinas pemadam kebakaran dan PB, dan OPD lainnya, maka diperlukan beberapa langkah strategis," ujarnya.

Baca juga: Angka Kematian Akibat Covid-19 Tinggi, RSUD Bayu Asih Purwakarta Siapkan 10 Peti Mati dalam Sehari

Anne juga mengimbau kepada semua OPD yang memiliki agenda pada minggu ini agar ditunda sementara waktu. Dia minta tidak ada kegiatan terlebih dahulu dan tidak diperkenankan mengundang massa lebih dari 30 orang.

"Alternatif lain yang dapat dilaksanakan oleh masing-masing OPD yaitu rapat secara virtual, dan dilakukan penyemprotan disinfektan pada jangka waktu satu hingga dua minggu ini," ucapnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved