Breaking News:

Anggota DPR Ini Minta TNI-Polri Gencar Blusukan, Masih Ada yang Tak Yakin Virus Korona Masuk Desa

Faktanya, warga di pedesaan masih ada yang meyakini bahwa Virus Korona tidak akan datang ke desa, sekalipun itu tempat terpencil.

Penulis: Mega Nugraha | Editor: Mega Nugraha
Desa yang di lockdown di Kuningan 

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG- Faktanya, warga di pedesaan masih ada yang meyakini bahwa Virus Korona tidak akan datang ke desa, sekalipun itu tempat terpencil.

Seperti diakui Bupati Bandung Dadang Supriatna. Menurutya masih banyak masyarakat desa yang berprofesi sebaga petani enggan divaksin.

"Mereka beranggapan bertani di sawah ataupun di ladang jau dari yang namanya virus korona sehingga tidak perlu divaksin," ujar Dadang Supriatna saat diwawancara soal vaksinasi Covid-19 untuk warga Kabupaten Bandung, Rabu (23/6/2021).

Anggota DPR RI Muhammad Farhan juga sering menemukan warga desa yang beranggapan virus korona tidak akan masuk desa. Padahal, justru desa terancam.

Baca juga: Plt Wali Kota Tasikmalaya dan Anak Buahnya Terpapar Covid-19, Bale Kota Tasikmalaya Ditutup

Obyek wisata yang dikunjungi warga kota berada di desa. Pemukiman baru kini merambah pedesaan. Sehingga tidak ada istilah virus korona tidak masuk desa.

Untuk mengubah pola pikir itu, Muhammad Farhan menilai TNI-Polri harus turun tangan blusukan ke desa-desa.

"Operasi yustisi oleh TNI-Polri harus terus dilaksanakan secara ketat sampai ke desa - desa," ujar Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi NasDem, Muhammad Farhan dalam keterangan persnya, Kamis (24/6/2021).

Pembawa acara Muhammad Farhan (kanan) melatih anak pertamanya, Muhammad Ridzky Khalid, menjadi pemandu acara.
Pembawa acara Muhammad Farhan (kanan) melatih anak pertamanya, Muhammad Ridzky Khalid, menjadi pemandu acara. (KOMPAS.com/Wardah Fajri)

Saat ini, penularan virus korona tidak hanya di perkotaan namun sudah merambah ke pedesan. Sehingga, lonjakan kasus Covid-19 tak terelakan.

Farhan menekankan agar lurah kepala desa, kepala puskesmas, babinsa, dan bhabinkamtibmas harus jadi garda terdepan dalam memutus mata rantai penularan.

"Kerja sama dan kolaborasi empat pilar itu sejalan dengan kebijakan PPKM mikro yang berbasis desa dan kelurahan yang sesuai dengan perintah Presiden Jokowi, penerapannya diperkuat mulai 22 Juni hingga 5 Juli 2021," katanya.

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved