Breaking News:

Larangan Kawin Kontrak di Cianjur Didukung Anggota DPR RI, Penegakan Hukumnya Ditunggu

Seperti diketahui Bupati Cianjur Herman Suherman mengesahkan peraturan bupati (Perbup) terkait larangan kawin kontrak pada Jum'at (17/6). 

Editor: Ravianto
TribunnewsBogor.com/Naufal Fauzy
Praktik kawin kontrak di Puncak, Kabupaten Bogor diungkap Polres Bogor, polisi menangkap empat orang yang berperan sebagai mucikari. Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Cianjur-Kota Bogor dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengapresiasi terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) tentang larangan kawin kontrak di cianjur atau Perbup Pencegahan Kawin Kontrak di Cianjur.  

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Cianjur-Kota Bogor dari Fraksi PAN Eddy Soeparno mengapresiasi terbitnya Peraturan Bupati (Perbup) tentang larangan kawin kontrak di cianjur atau Perbup Pencegahan Kawin Kontrak di Cianjur. 

Menurut Eddy, publik menunggu penegakan hukum implementasi Perbup tersebut. 

"Langkah yang baik sudah dilakukan Bupati Herman Suherman dengan menerbitkan Perbup larangan kawin kontrak. Sekarang waktunya melakukan tindakan penegakan hukum sekaligus mencegah maraknya kawin kontrak dan prostitusi terselubung di wilayah Cianjur," ujar Eddy, kepada wartawan, Senin (21/6/2021). 

Seperti diketahui Bupati Cianjur Herman Suherman mengesahkan peraturan bupati (Perbup) terkait larangan kawin kontrak pada Jum'at (17/6). 

Aturan ini diharapkan mampu menekan praktik prostitusi terselubung berkedok kawin kontrak. 

Lebih lanjut, Eddy yang juga Sekjen PAN ini menegaskan perlunya aturan yang lebih tegas dari Pemerintah Kabupaten Cianjur untuk melindungi perempuan dan anak dari eksploitasi dan prostitusi terselubung. 

"Kami mendukung Perbup ini dan harapannya ke depan Pemkab Cianjur berkomitmen untuk lebih tegas lagi melindungi anak anak dan perempuan dari prostitusi terselubung."

"Dengan itu semoga Cianjur akan dikenal sebagai Kabupaten yang ramah anak dan perempuan," ungkapnya. 

Sisi lain prostitusi terselubung berkedok kawin kontrak ini, kata Eddy, adalah mengenai distribusi kesejahteraan dan pembangunan yang harus lebih merata bagi seluruh warga Cianjur. 

"Distribusi kesejahteraan dan pemerataan pembangunan ini saya yakini akan menjadi prioritas Bupati Cianjur. Bagaimana misalnya Cianjur Selatan yang selama ini tertinggal diberikan perhatian khusus. Tentu juga banyak contoh kasus lainnya," kata dia. 

"Sebagai Anggota DPR yang dipilih warga Cianjur untuk mewakili di Senayan, Insya Allah saya berkomitmen untuk terus membantu Bupati Cianjur mewujudkan kesejahteraan yang merata," tutup Wakil Ketua Komisi VII DPR RI ini. 

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved