RPJMD Kota Bandung Direvisi karena Bencana Covid 19

TRIBUNJABAR. ID, BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung mengusulkan revisi Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena adanya bencana covid 19.

Ketua Pansus Revisi RPJMD Kota Bandung Iman Lestariyono mengatakan kebijakan revisi RPJMD ini merupakan kesempatan dan hak Kepala Daerah dalam merencanakan kembali program pembangunan yang masih tersisa 2 Tahun lagi.

Menurut Iman dasar Perubahan RPJMD: Pasal 342 ayat (1) Permendagri No. 86 Tahun 2017: Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila terjadi Perubahan mendasar.

"Perubahan yang mendasar mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional," ujar Iman di Gedung DPRD, Selasa (15/6).

Iman mengatakan ada beberapa perubahan nomenklatur yang harus disesuaikan juga krisis ekonomi dampak dari pandemik Covid 19 yang berimbas hampir di semua sektor.

Dampak pandemik covid diantaranya perubahan indikator makro Kota Bandung Th 2019 Vs Th 2020 yang ekstrim seperti,
LPE dari 6,79% terjun bebas menjadi -2,28%, pengangguran terbuka dari 8,16% menjadi 11,19% dan angka Kemiskinan dari 3,38% menjadi 3,99%.

Iman mengatakan, dari segi pendapatan turun lebih Rp 1 Triliun atau 30% yang tentunya akan berdampak pada pergeseran fokus prioritas pembangunan Kota Bandung.

"Kota Bandung akan fokus ke 4 hal utama yaitu pemulihan ekonomi, sistem kesehatan, perlindungan sosial dan ketahanan bencana," ujar Iman.

Iman mengatakan terkait infrastruktur menjadi prioritas berikutnya dan disinergikan dengan program strategis Nasional dan Provinsi . "infrastruktur harus berjalan agar masyarakat Kota Bandung tetap bisa terlayani secara fisik juga bathinnya, sesuai dengan visi walikota dalam mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, Sejahtera dan Agamis," ujar Iman.

Pembangunan yang terganggu karena bencana covid diantaranya pembangunan fisik dan penambahan aset namun pergeseran lebih kepada sisi maintenance nya.

Sedangkan pembangunan Fly over tetap bisa direalisasikan karena berkolaborasi dengan Pemprov juga rencana NSlink dan BIUTR yang sinergi dengan program pemerintah pusat.

Sementara pembangunan youth space atau ruang khusus untuk pemuda rencananya akan dibangun di setiap kelurahan tidak akan terwujud.

Youth space tempat berinterakasi para pemuda untuk mengembangkan potensi para pemuda kemungkinan baru bisa di skala wilayah/ kecamatan.

Iman mengatakan, tak hanya Kota Bandung yang merevisi RPJMD tapi banyak kota Kabupaten provinsi yang melakukan perubahan diantaranya Provinsi Jabar, DKI, Kota Tangerang, Semarang, dan lainnya. (tiah sm)