Breaking News:

Rencana Sembako Kena Pajak, Pedagang di Pasar Palabuhanratu Sukabumi Keberatan

Rencana pajak sembako ini menuai penolakan dari pedagang di Pasar Palabuhanratu yang tergabung dalam persatuan warga pasar

Penulis: M RIZAL JALALUDIN | Editor: Seli Andina Miranti
tribunjabar/m rizal jalaludin
ILUSTRASI- Pasar Palabuhanratu 

Laporan Wartawan Tribunjabar.id M Rizal Jalaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Pemerintah bakal mereformasi sistem perpajakan yang ada saat ini, dan disebut-sebut mampu menciptakan sistem pajak lebih adil (fair) dan tepat sasaran.

Salah satu reformasi yang dilakukan adalah mengenakan pajak pada barang-barang tertentu yang sebelumnya bebas tarif PPN, termasuk sembako dan jasa pendidikan. Niat ini sudah tercantum dalam draft Revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

Rencana pajak sembako ini menuai penolakan dari pedagang di Pasar Palabuhanratu yang tergabung dalam persatuan warga pasar (Perwapas).

Baca juga: Perajin Tahu dan Tempe di Sukabumi Terpaksa Naikkan Harga hingga 20 Persen, Berharap Operasi Pasar

Ketua Perwapas Palabuhanratu, Maidin mengatakan, para pedagang sangat keberatan dengan rencana akan diberlakukannya pajak sembako.

"Ramai wacana pemerintah menerapkan pajak sembako. Kami sebagai ketua pasar semi modern Palabuhanratu sangat keberatan, karena saat ini kondisi perekonomian sangat lemah walaupun pemerintah memberikan batuan UMKM, tapi kan tidak semua warga mendapatkan bantuan tersebut," kata Maidini via pesan singkat, Sabtu (12/6/2021).

Ia mengatakan, seharusnya perekonomian di masa pandemi ini dipulihkan terlebih dulu. Bukan membahas dikenakannya pajak sembako.

"Harapan saya seharusnya per ekonomian dulu dipulihkan, karena sejauh ini di pasar Palabuhanratu khususnya sangat lemah perekonomian itu berdasar pantauan," katanya.

Baca juga: Omzet Menyusut, Pedagang Oleh-oleh di Pasar Baru Makin Merana dengan Batalnya Pemberangkatan Haji

"Saya setip hari keliling dan ngobrol sama pemilik kios hampir semua mengeluh dan sepi pengunjung. Saya juga sebagai pengurus Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (DPD APPSI) Kabupaten Sukabumi sepakat menolak rencana pemerintah menepkan pajak sembako, karena daya beli masyarakat saat ini sangat lemah," ucapnya.*

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved