Breaking News:

Wawancara Eksklusif, Ketua Puskopti Jabar: Kekhawatiran Perajin Tahu Bukan Kenaikan Harga Kedelai

PERAJIN tahu dan tempe sempat mogok produksi akibat terus melambungnya harga bahan baku berupa kedela.

Penulis: Cipta Permana | Editor: Giri
Tribun Jabar/ Hilman Kamaludin
Pabrik tahu di dearah Lingkungan Andir saat memproduksi tahu kuning. Kekhawatiran Perajin Tahu Bukan Kenaikan Harga Kedelai 

Sebetulnya tidak ada pihak yang diuntungkan.

Mungkin bagi produsen pabrikan besar yang mampu berproduksi tahu lebih dari 1 ton sehari cukup menguntungkan karena bisa menutupi biaya operasional.

Tapi bagi perajin kecil yang hanya mampu memproduksi di bawah 50 kilogram, situasi liburnya produksi cukup mengganggu mereka, terutama para buruh hariannya yang harus kehilangan penghasilannya.

Belum lagi, para perajin kecil pun harus dihadapkan pada situasi persaingan dagang dengan produk produsen pabrikan dalam mekanisme pasar.

Produsen pabrikan besar sudah mampu memproduksi tahu dengan kualitas lebih baik, seperti tahu sutra berkat teknologi mesin.

Sedangkan perajin kecil atau rumahan, untuk dapat memproduksi kualitas tahu yang sama, memerlukan biaya produksi yang sangat tinggi.

Oleh karena itu kami pun bingung dengan adanya aksi mogok kemarin, siapa sebenarnya yang diperjuangkan?

Apakah produsen besar atau kecil?

Makanya, pemerintah harus jeli dan fair dalam melihat fenomena ini sebelum menentukan kebijakan.

Adakah pembicaraan antara Puskopti dan Gakoptindo dengan pemerintah untuk menyikapi tinggiya harga kedelai impor ini?

Sebetulnya sebelum adanya aksi demo kemarin, telah ada rapat antara Puskopti, Gakoptindo bersama pemerintah di Dirjen Perdagangan Dalam Negeri.

Semua pun menyayangkan ada situasi kenaikan harga kedelai ini.

Dari hasil rapat tersebut, pemerintah menyepakati usulan dan telah mengumumkan hasilnya, di antaranya meminta para importir untuk membatasi kenaikan harga.

Akhirnya di sepakati kedelai menjadi Rp 10.300 kilogram.

Pemerintah juga memastikan akan melakukan  operasi pasar guna menstabilkan kenaikan harga kedelai dengan mendistribusikan 15 ribu ton kedelai selama tiga bulan.

Pemerintah juga mempersilakan para perajin untuk menaikkan harga 20-30 persen ketimbang melakukan aksi mogok. (*)

Apa yang diinginkan Puskopti sebenarnya?

Keinginan kami sebetulnya adalah pemerintah harus mampu memainkan perannya untuk mengatur dan menetapkan tata niaga perdagangan dalam negeri yang lebih baik, sehingga tidak terjadi lagi fluktuasi harga seperti saat ini di kemudian hari.

Pemerintah atau negara harus hadir karena situasi ini menyangkut hajat hidup orang banyak.

Kami juga menginginkan agar pemerintah mampu mendorong dan memfasilitasi para petani kedelai untuk dapat memproduksi kedelai lokal, agar Indonesia sebagai negara agraris tidak terus menerus mengimpor kedelai dari luar negeri, karena yang terjadi saat ini 90 persen kedelai yang ada di kita itu masih impor.

Tapi keinginan tersebut, tampaknya masih ditanggapi dingin oleh pemerintah. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved