Breaking News:

Syahrir: Dibutuhkan Strategi Antisipasi Rekayasa Pelaporan Kepegawaian 

Rekayasa pelaporan kepegawaian yang berdampak pada pengeluaran keuangan dapat mudah diantisipasi atau dicegah

Syahrir: Dibutuhkan Strategi Antisipasi Rekayasa Pelaporan Kepegawaian 
istimewa
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Syahrir, S.E, M.Ipol,

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bagai petir di siang bolong, saat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkap banyaknya data mengenai aparatur sipil negara (ASN/PNS) yang belum diperbarui.

Bahkan dari kumpulan data para abdi negara itu diindikasikan ada yang palsu. 

Dalam kesempatan tersebut, Bima mengatakan ada sebanyak 97.000 data PNS atau ASN yang tergolong misterius.

Hal itu membuat pemerintah hanya membayar gaji kepada mereka, tetapi setelah ditelusuri, orangnya ternyata tidak ada.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Syahrir, S.E, M.Ipol, mencermati betul hal tersebut. Jangan sampai, kata anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra Persatuan ini, hal serupa terjadi di Jawa Barat.

Memperhatikan uraian Kepala BKN tadi, dapat diketahui bahwa menata kelola administrasi kepegawaian dari ASN/PNS yang berjumlah jutaan, atau 4,2 juta di tahun 2020, merupakan kegiatan yang tidak mudah dan rentan untuk dimanipulasi demi keuntungan tertentu.

Meskipun, katanya, tugas pengelolaan tersebut sudah ditangani oleh orang yang tepat.

Namun tetap, ujar anggota dewan dari Dapil 9 Jabar Kabupaten Bekasi ini, tetap saja fraud laporan kepegawaian masih sering terjadi. 

"Hal inilah yang patut diwaspadai, karena fraud sudah pasti dilakukan dengan unsur kesengajaan," kata pria kelahiran Medan, 1 September 1972 tersebut di Kantor DPRD Jabar, Selasa (1/6).

Oleh sebab itu, kata Syahrir, pencatatan pengadaan dan penyusutan, baik yang meninggal atau pensiun, terhadap pegawai harus diperhatikan dengan baik. Kondisi APBN maupun APBD, tuturnya, akan terganggu dengan adanya rekayasa laporan kepegawaian yang fiktif sehubungan keberadaan pegawai itu yang dibiayai oleh APBN atau APBD.

"Apabila sampai terjadi fraud laporan kepegawaian, pastinya akan membahayakan keberlangsungan
organisasi pemerintahan yang dijalankan," tutur Syahrir.

Guna mencegah penyalahgunaan rekayasa data kepegawaian ini, Syahrir pun mencoba untuk menyampaikan beberapa strategi sebagai berikut:

1. Menggunakan software yang accountable

2. Memperketat pelaksanaan SOP

3. Melakukan proses rekrutmen pegawai secara cermat

4. Menyediakan sistem pengendalian internal

5. Menjalankan proses komunikasi kepegawaian yang baik

6. Memiliki standar prosedur pengendalian internal

7. Melakukan pengawasan terhadap kinerja semua pegawai

8. Mengadakan audit secara proaktif

9. Memberi saluran komunikasi khusus pelaporan tindak kecurangan

10. Memberikan pelatihan anti-fraud bagi pegawai

"Tidak kalah penting adalah pegawai perlu diberikan pelatihan anti-fraud secara berkala. Tidak hanya untuk pegawai baru, pegawai lama pun perlu mengikuti training ini," tutur Syahrir.

Dengan begitu, kata Syahrir, mereka akan lebih paham tentang fraud di institusi dan juga terkait apa sanksi yang diberikan pada mereka apabila ketahuan melakukannya. Dengan begitu memaksa karyawan bekerja lebih jujur.

Strategi ini, kata Syahrir, merupakan upaya untuk menghindari fraud laporan kepegawaian.

Sebenarnya rekayasa pelaporan kepegawaian yang berdampak pada pengeluaran keuangan dapat mudah diantisipasi atau dicegah melalui beberapa strategi yang di kemukakan ini. (adv)

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved