Breaking News:

Syahrir: Dibutuhkan Strategi Antisipasi Rekayasa Pelaporan Kepegawaian 

Rekayasa pelaporan kepegawaian yang berdampak pada pengeluaran keuangan dapat mudah diantisipasi atau dicegah

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam | Editor: Siti Fatimah
Syahrir: Dibutuhkan Strategi Antisipasi Rekayasa Pelaporan Kepegawaian 
istimewa
Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Syahrir, S.E, M.Ipol,

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bagai petir di siang bolong, saat Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkap banyaknya data mengenai aparatur sipil negara (ASN/PNS) yang belum diperbarui.

Bahkan dari kumpulan data para abdi negara itu diindikasikan ada yang palsu. 

Dalam kesempatan tersebut, Bima mengatakan ada sebanyak 97.000 data PNS atau ASN yang tergolong misterius.

Hal itu membuat pemerintah hanya membayar gaji kepada mereka, tetapi setelah ditelusuri, orangnya ternyata tidak ada.

Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat H. Syahrir, S.E, M.Ipol, mencermati betul hal tersebut. Jangan sampai, kata anggota dewan dari Fraksi Partai Gerindra Persatuan ini, hal serupa terjadi di Jawa Barat.

Memperhatikan uraian Kepala BKN tadi, dapat diketahui bahwa menata kelola administrasi kepegawaian dari ASN/PNS yang berjumlah jutaan, atau 4,2 juta di tahun 2020, merupakan kegiatan yang tidak mudah dan rentan untuk dimanipulasi demi keuntungan tertentu.

Meskipun, katanya, tugas pengelolaan tersebut sudah ditangani oleh orang yang tepat.

Namun tetap, ujar anggota dewan dari Dapil 9 Jabar Kabupaten Bekasi ini, tetap saja fraud laporan kepegawaian masih sering terjadi. 

"Hal inilah yang patut diwaspadai, karena fraud sudah pasti dilakukan dengan unsur kesengajaan," kata pria kelahiran Medan, 1 September 1972 tersebut di Kantor DPRD Jabar, Selasa (1/6).

Oleh sebab itu, kata Syahrir, pencatatan pengadaan dan penyusutan, baik yang meninggal atau pensiun, terhadap pegawai harus diperhatikan dengan baik. Kondisi APBN maupun APBD, tuturnya, akan terganggu dengan adanya rekayasa laporan kepegawaian yang fiktif sehubungan keberadaan pegawai itu yang dibiayai oleh APBN atau APBD.

Halaman
123
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved