Breaking News:

Rakornas Harmonisasi Pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi Dinas Perdagangan sebagai Pembina UML

Diharapkan kedepan terdapat penguatan kelembagaan Unit Metrologi Legal dengan memastikan dimasukkannya penyelenggaraan urusan Metrologi Legal

Rakornas Harmonisasi Pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi Dinas Perdagangan sebagai Pembina UML seluruh Indonesia

TRIBUNJABAR.ID Bandung, 31 Mei 2021 – Salah satu materi pidato Bapak Joko Widodo dalam acara pelantikan sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024, pada tanggal 20 Oktober 2019 adalah penegasan komitmen Presiden dalam rangka penyederhanaan birokrasi, yang harus dilakukan secara besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan, dan oleh karena itu prosedur yang panjang harus dipotong.

Cara yang dilakukan adalah dengan melakukan pemangkasan terhadap birokrasi yang panjang. Eselonisasi harus disederhanakan dari semula dikenal adanya Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, selanjutnya agar disederhanakan menjadi 2 level eselon pada setiap level pemerintahan, baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Sebagai tindak lanjut atas penyederhanaan birokrasi tersebut adalah adanya penyetaraan dalam jabatan fungsional yang menghargai keahlian dan kompetensi.

metrologi0206b
metrologi0206b ()

Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E. selaku Direktur Fasilitasi Kelembagaan dan Kepegawaian, Ditjen Otonomi Daerah, Kemendagri menyatakan bahwa tujuan penyederhanaan birokrasi pada dasarnya adalah untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dengan sasaran untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis.

“Untuk Pemerintah Daerah, keuntungan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi antara lain adalah cepat dalam pelayanan dan pengambilan keputusan, diyakini mampu menghemat anggaran, lebih mengutamakan keahlian dan kompetensi PNS, efektif dan efesien bagi peningkatan kualitas publik, serta dinilai mampu mengurangi temuan penyalahgunaan wewenang” Lanjut Dr. Cheka.

“Penyederhanaan birokrasi ini untuk mempercepat pengambilan keputusan melalui disposisi/komunikasi yang lebih flexsibel, proses bisnis yang lebih sederhana, mampu menghadapi tantangan global melalui transformasi digital yang menuntut kerja cepat, adaptif, dan inovatif. Hal ini untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, agile, profesional, efektif ddan efesien dalam pelayanan publik”. Ujar Aba Subagja, S.Sos.,M.AP, Asisten Deputi Manajemen Karier dan Talenta Sumber Daya Manusia Aparatur, Deputi Bidang Sumber Daya Aparatur, KemenPAN&RB.

metrologi0206C
metrologi0206C ()

Selain itu penyederhanaan birokrasi kegiatan kemetrologian, Direktur SUPD III, Ditjen Bina Bangda, Kemendagri R. Budiono Subambang,S.T., MPM menambahkan, bahwa masih terdapat isu strategis yaitu penyelesaian P3D dari Provinsi ke Kab/Kota yang belum tuntas. Kondisi yang terjadi saat ini timbul adalah belum semua OPD urusan Perdagangan memiliki Unit Metrologi Legal dan terbatasnya SDM – jabatan fungsional metrologi legal.

Rusmin Amin, Direktur Metrologi menegaskan bahwa Pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Metrologi sebagai instansi pembina Unit Metrologi Legal di daerah akan terus mendorong dan mengawal proses penyederhanaan birokrasi ini. Dan diharapkan perubahan jabatan struktural ke jabatan fungsional bidang kemetrologian akan mendukung efektifitas dan kelancaran pelaksanaan pelayanan kemetrologian di daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa Unit Metrologi Legal masih dihadapkan pada persoalan mendasar seperti masih terbatasnya jumlah SDM kemetrologian dan serta masih terjadinya mutasi terhadap SDM Kemetrologian keluar dari Unit Metrologi Legal, sehingga menghentikan operasional layanan yang berdampak pada kerugian masyarakat. Selain itu dukungan pembiayaan APBD yang sangat terbatas atau bahkan tidak terdapat alokasi anggaran untuk kegiatan kemetrologian, mengakibatkan standar yang diperlukan untuk layanan kemetrologian tidak tertelusur, layanan tidak dapat menjangkau seluruh wilayah, pengawasan kemetrologian tidak dapat diselenggarakan, dan berbagai persoalan lainnya.

Diharapkan kedepan terdapat penguatan kelembagaan Unit Metrologi Legal dengan memastikan dimasukkannya penyelenggaraan urusan Metrologi Legal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi Indikator Kinerja Utama Daerah, tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sehingga masalah henti layanan, atau layanan yang belum menjamin dan melindungi kebenaran pengukuran bagi masyarakat di seluruh wilayah kabupaten/kota tidak terulang kembali di masa mendatang.

Akhir kata, penyederhanaan birokrasi ini khususnya pada dinas perdagangan sebagai instansi pembina Unit Metrologi Legal diharapkan dapat berjalan dengan baik dan lancar serta sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Kemendagri. “Kemendag dalam hal ini Direktorat Metrologi akan siap membantu apabila diperlukan. Kita semua setuju bahwa penyederhanaan birokrasi dilaksanakan untuk memperbaiki operasional pemerintah baik pusat maupun daerah”. Ujar Rusmin Amin, Direktur Metrologi.

Editor: bisnistribunjabar
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved