BLT Dana Desa Berdampak Besar Pada Pemulihan Ekonomi, Sasaran Penerima Masyakarat Desa

TRIBUNJABAR.ID - Di tengah pandemi Covid-19, anggaran Dana Desa dialihkan sebagian menjadi jaring pengaman sosial melalui program Bantuan Dana Tunai Langsung

Dana Desa (BLT DD).

Rincian pencairan BLT DD, pada Januari 2021 sudah tersalurkan Rp 1,28 triliun dengan penerima manfaat lebih dari 4,27 juta keluarga.

Pemanfaatan anggaran Dana Desa harus dirasakan oleh seluruh warga desa di Indonesia.

Dampak pembangunan desa pun harus lebih dirasakan melalui pembangunan desa yang terfokus, sebagaimana instruksi yang selalu disampaikan Presiden Joko Widodo.

Di Februari 2021 sudah tersalurkan ke 2,8 juta penerima manfaat dengan total dana tersalurkan mencapai Rp 850 miliar.

Pada bulan Maret 2021 sudah dicairkan sebesar Rp 507 miliar kepada 1,6 juta penerima manfaat. Kemudian pada April sudah tersalurkan Rp 294 miliar kepada 980 ribu penerima manfaat.

Terakhir, pada Mei 2021 sudah dicairkan Rp 159 miliar kepada 531 ribu penerima manfaat.

Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa Kemendes PDTT, Drs Luthfy Latief, MSi dalam rilis yang diterima Tribun Jabar, Selasa (1/6/2021) menyatakan, di tahun 2021 ini,

melalui Permendesa PDTT 13/2020, realokasi anggaran Dana Desa dititik beratkan pada tiga hal.

Pertama, terkait pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa. Kemudian mendukung program prioritas nasional sesuai kewenangan desa, serta adaptasi kebiasaan

baru melalui sosialisasi pencegahan dan penanggulangan Covid-19 di tingkat desa.

"Khusus untuk BLT DD masuk pada prioritas pertama tadi," ujar Luthfy seperti dalam siaran pers dari Komite Penanganan CovidD-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Minggu, 30 Mei 2021.

Ditambahkan Luthfy, sasaran penerima BLT DD ini merupakan masyarakat desa yang masih membutuhkan bantuan ekonomi.

Mulai dari masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat Covid-19, yang belum terdata pada kelompok penerima bantuan sosial lainnya, dan yang memiliki anggota keluarga dengan sakit kronis.

"Kementerian Desa dan pemangku kepentingan lainnya terus mengawal penyaluran BLT DD agar tersampaikan kepada mereka yang memenuhi syarat penerima bantuan tersebut," jelasnya.

Head of Mandiri Institute, Teguh Yudo Wicaksono menuturkan, ketika perekonomian melemah akibat Covid-19, satu-satunya yang bisa diharapkan adalah stimulus keuangan yang merupakan kebijakan pemerintah.

"Program BLT DD ini sangat membantu untuk mendorong konsumsi masyarakat. Karena sisi permintaan inilah yang paling terdampak oleh pandemi dan ini menekan belanja masyarakat," kata Teguh.

Ia juga melihat, masyarakat kelas ekonomi menengah ke bawah yang menjadi sasaran BLT DD ini juga berbelanja di komunitas lokal.

Sehingga dengan begitu, BLT DD ini membantu mendorong konsumsi masyarakat untuk berbelanja di UMKM lokal.

Di sisi lain, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) juga mendukung sisi suplai lewat bantuan kepada UMKM melalui bantuan usaha mikro yang menyeimbangkan neraca suplai dan demand di masa pandemi.

"Survei Mandiri Institute pada Maret-April 2021, 80 persen UMKM kita telah kembali beroperasi secara normal," ungkap dia.

"Sebelumnya di awal pandemi hanya 33 persen yang beroperasi secara normal. Saya kira ini dampak positif dari program-program stimulus yang diberikan pemerintah," sambungnya.

Sementara itu, dari sisi kebijakan publik, Direktur Rumah Reformasi Kebijakan sekaligus pengamat kebijakan publik, Riant Nugroho menyatakan, apapun bantuan pemerintah di pedesaan, tidak semata diukur dari besarannya saja tapi dampaknya.

"Sehingga kalau kita bisa gali lebih jauh lagi, sebenarnya potensi pedesaan untuk menjadi panglima ekonomi di masa Covid-19 sangat besar," katanya. (*)