Breaking News:

Membangun Desa Berarti Membangun NKRI, Pak UU Mantapkan Komunikasi Desa-Kabupaten-Provinsi

Pak Uu menuturkan, diperlukan komunikasi yang intens dan baik antara pemerintah desa, kabupaten, sampau provinsi, untuk melaksanakan pembangunan desa.

Tribun Jabar/ Muhamad Syarif Abdussalam
Pak Uu saat memberikan sambutan pada Acara Deklarasi Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Ciamis Tahun 2021, di Kabupaten Ciamis, Senin (24/5). 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat, sekaligus membuatnya kian dirasakan oleh masyarakat secara merata.

Dengan demikian, kehadiran pembangunan dapat dirasakan tidak hanya di kawasan perkotaan, namun juga di pedesaan di Jawa Barat.

Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum mengatakan bahwa mendorong peningkatan ekonomi memang penting. Namun yang tidak kalah penting adalah membuat manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Jawa Barat.

Baca juga: Uu Ruzhanul Ulum: Membangun Desa Sama dengan Membangun Jawa Barat

Hal tersebut dikatakan Pak Uu saat memberikan sambutan pada Acara Deklarasi Indeks Desa Membangun (IDM) Kabupaten Ciamis Tahun 2021, di Kabupaten Ciamis, Senin (24/5/2021).

Pak Uu menuturkan, diperlukan komunikasi yang intens dan baik antara pemerintah desa, kabupaten, sampau provinsi, untuk melaksanakan pembangunan desa. Karenanya, jaringan komunikasi antara pemerintah ini, katanya, harus terselenggara dengan baik.

"Desa mana yang harus dibantu, kabupaten yang harus dibantu, program-program untuk desa seperti apa yang dibutuhkan, maka di sini kita perlu melakukan komunikasi yang baik antara pemerintah provinsi dengan pemimpin yang lainnya," katanya.

Pemimpin yang baik, katanya, adalah yang mampu membangun komunikasi dan menyempurnakan komunikasi melalui silaturahmi atau cara lainnya.

Komunikasi yang sempurna, tuturnya, adalah proses input data berupa harapan dan aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh bupati kepada Pemprov Jabar.

"Begitupun program kami dari tahun ke tahun melalui kebijakan APBD dan keputusan yang lain sampai kepada masyarakat, sehingga tidak ada miskomunikasi yang ujung-ujungnya kalau komunikasinya terpotong maka terjadi fitnah," tuturnya.

Komunikasi yang sempurna antara level pimpinan dengan masyarakat, tutur Pak Uu, sangat dibutuhkan supaya tidak terjadi kecemburuan dan miskomunikasi. Salah satu contohnya, adanya kecemburuan mengenai kesulitan pemekaran desa, kecamatan, atau kabupaten.

Baca juga: Memasuki 75 Tahun Provinsi Jabar, Pak Uu Sebut Tidak Ada Lagi Desa Tertinggal di Jabar

"Kenapa begitu sulit kami memekarkan diri, kenapa tidak boleh memekarkan desa, kenapa kami belum diizinkan memekarkan kecamatan, padahal desa dan kecamatan sudah banyak yang harus dimekarkan, termasuk kabupaten pun masih banyak yang harus dimekarkan. Tapi hari ini belum ada arahan dari pemerintah pusat dan ini pun menjadi pertanyaan menjadi kami di Jawa Barat," katanya.

Padahal selama ini, katanya, pemekaran wilayah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pak Uu mengatakan pihaknya pun terus berupaya memekarkan wilayah di Jawa Barat.

Menurut Pak Uu, desa merupakan ujung tombak pembangunan bangsa. Untuk memaksimalkan kesuksesan berbagai program desa, lanjut Pak Uu, juga diperlukan komunikasi yang baik dengan aparat desa serta keselarasan program dari mulai pusat, provinsi, kabupaten, hingga di desa.

"Membangun desa berarti membangun NKRI. Perlu komunikasi yang baik dari pusat, ke provinsi, kemudian ke kabupaten, hingga bisa sampai ke desa-desa dengan informasi yang lengkap dan transparan," kata Pak Uu.

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved