Breaking News:

Bersalah dalam Kasus Korupsi Pengadaan RTH Kota Bandung, Dadang Suganda Dituntut 9 Tahun Penjara

Dalam perkara korupsi ini, Dadang membeli sejumlah tanah di Kecamatan Mandalajati, Ujungberung dan Cibiru kota Bandung. Tanah itu untuk dijadikan RTH.

Penulis: Mega Nugraha | Editor: Seli Andina Miranti
Tribun Jabar/ Mega Nugraha
Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa perkara korupsi pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Bandung, dengan terdakwa Dadang Suganda dinyatakan bersalah. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut majelis hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa perkara korupsi pengadaan ruang terbuka hijau (RTH) Kota Bandung, dengan terdakwa Dadang Suganda dinyatakan bersalah.

Jaksa KPK, Budi Nugraha, dalam persidangan di PN Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Selasa (25/5/2021), meminta agar majelis hakim menyatakan Dadang Suganda bersalah melakukan korupsi Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tipikor.

Selain itu, jaksa KPK juga meminta agar Dadang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang, Pasal 3 Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

"Menuntut, agar majelis hakim yang menangani perkara ini agar menjatuhkan pidana penjara selama 9 tahun dan denda Rp 1 miliar. Menghukum terdakwa supaya mengganti kerugian negara Rp 19,7 miliar," ujar Budi.

Dalam perkara korupsi ini, Dadang membeli sejumlah tanah di Kecamatan Mandalajati, Ujungberung dan Cibiru Kota Bandung. Tanah itu untuk dijadikan RTH.

Setelah dibeli, Dadang menjualnya ke Pemkot Bandung dengan memanfaatkan kedekatannya dengan mantan Sekda Kota Bandung Edi Siswadi. Dalam perkara ini, Edi Siswadi disebut menerima Rp 10 miliar.

Namun, proses penjualan tanah dari Dadang ke Pemkot Bandung dilakukan dengan salah dan melawan hukum.

Baca juga: BREAKING NEWS, Mantan Sekda Kota Bandung Edi Siswadi Bebas Murni, Terpidana Kasus Korupsi Bansos

Sehingga, karena perbuatan melawan hukum itu, negara dirugikan Rp 60 miliar. Dalam proses penjualan yang melawan hukum itu, melibatkan Herri Nurhayat selaku mantan Kepala DPKAD Pemkot Bandung, dua anggota DPRF Kadar Slamet dan dan TomTom Dabbul Qomar.

Tiga nama itu sudah dinyatakan bersalah dalam perkara yang sama. Herri dipidana penjara 4 tahun, Kadar 5 tahun dan Tomtom 6 tahun.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

Tribun JualBeli
© 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved