Breaking News:

BPJS Kesehatan Soreang Ajak Stakeholder Tolak Gratifikasi

Dalam rangka mengoptimalkan pengendalian gratifikasi dan Whistleblowing System (WBS), BPJS Kesehatan Cabang Soreang menyerukan Gerakan “Say

Istimewa
BPJS Kesehatan Soreang Ajak Stakeholder Tolak Gratifikasi 

TRIBUNJABAR.ID - Soreang, Jamkesnews – Dalam rangka mengoptimalkan pengendalian gratifikasi dan Whistleblowing System (WBS), BPJS Kesehatan Cabang Soreang menyerukan Gerakan “Say No to gratifikasi” kepada pihak eksternal yang menjadi stakeholder BPJS Kesehatan Cabang Soreang pada Selasa (18/05).

“Sosialisasi ini dilakukan dalam rangka mewujudkan komitmen seluruh Duta BPJS Kesehatan khususnya Kantor Cabang Soreang untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi secara transparan dan akuntabel dengan melaksanakan Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) yang dapat mengakomodir peran serta stakeholder dan masyarakat. Kali ini sasaran kami yaitu stakeholder BPJS Kesehatan Cabang Soreang diantaranya Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan lainnya,” tutur Kepala Bidang SDMUKP BPJS Kesehatan Cabang Soreang, Elfira Rosa.

Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas berupa uang, barang, pinjaman tanpa bunga, pengobatan cuma-cuma, komisi, rabat/diskon fasilitas penginapan, tiket perjalanan, perjalanan wisata, serta fasilitas lainnya. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberi suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Lebih lanjut, Elfira menjelaskan bahwa ada 2 jenis gratifikasi yaitu gratifikasi yang wajib dilaporkan dan gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan. Untuk penerimaan gratifikasi yang wajib dilaporkan dapat dilaporkan ke Unit Pengendalian Gratifikasi yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.

"WBS juga merupakan media pelaporan atas pelanggaran yang dilakukan internal BPJS Kesehatan yang dapat dilaporkan langsung ke Tim Pengelola WBS dan dijamin kerahasiannya. Semoga melalui sosialisasi ini kita semua diingatkan selalu untuk bekerja secara professional dan berintegritas dalam menyelenggarakan Program JKN-KIS," tambah Elfira.

Pelaporan atas pelanggaran yang dilakukan internal BPJS Kesehatan dapat dilaporkan langsung ke Tim Pengelola melalui berbagai media diantaranya Email : wbs@bpjs-kesehatan.go.id, Telepon: (021) 4212938 – 41 ext 7413, HP/WA/SMS/Telegram : 0811 8010 2424.

Donita, salah satu peserta kegiatan tersebut menyatakan bahwa sosialisasi tersebut sangat bermanfaat. Pihaknya mengapresiasi semangat untuk melaksanakan penolakan gratifikasi tersebut.

“Kami berterima kasih kepada BPJS Kesehatan sudah sama-sama diingatkan terkait gratifikasi dan WBS ini. Kami berkomitmen untuk selalu menghindari gratifikasi dan bekerja secara professional,” ungkap Donita. (BS/HS)

Editor: bisnistribunjabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved