Breaking News:

Penyaluran Bansos ke 1.500 Keluarga di Purwakarta Terkendala, Kemensos Jawab Begini

Ada 1.500 keluarga penerima manfaat (KPM) di Purwakarta yang tertunda penerimaan bantuan sosial karena data NIK penerima tak sesuai dengan data pusat

Tribun Jabar/Muhamad Nandri Prilatama
Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial, Rachmat Koesnadi (kanan), dalam kegiatan konsolidasi penyaluran bansos PKH di Purwakarta, Kamis (20/5/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA- Sejumlah masalah penyaluran bantuan sosial pada program keluarga harapan (PKH) masih ditemukan, terutama dalam hal akurasi data.

Data penerima tidak padan dengan data nomor induk kependudukan penerima.

Ada 1.500 keluarga penerima manfaat (KPM) di Purwakarta yang tertunda penerimaan bantuan sosial lantaran data NIK penerima tidak sesuai dengan data pusat.

Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kementerian Sosial, Rachmat Koesnadi, menanggapi hal tersebut.

Menurut dia, Kementerian Sosial masih terus memperbaiki permasalahan data ini. Namun, Rachmat menyebut secara teknis masih ada rekonsiliasi data antara Disdukcapil di daerah dengan pusat yakni Kemendagri.

Baca juga: Cara Mengecek Penerima Bantuan Sosial Rp 300 Ribu, Buka Laman cekbansos.kemensos.go.id

"Secara nasional dari 700 ribu data penerima PKH tidak sesuai. Lalu, setelah diperiksa kembali ada 200 ribu yang sudah sesuai. Perbaikan ini pun akan saya lakukan terus bertahap," katanya pada agenda Konsolidasi Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan di Desa Dangdeur, Kecamatan Bungursari, Purwakarta, Kamis (20/5/2021).

Koordinator Pendamping PKH Purwakarta, Agus meminta kepada warga yang tercatat sebagai KPM PKH, baik yang tidak atau belum menerima pencairan bantuan sosial, untuk bersabar dan tidak berburuk sangka.

"Jika hari ini belum ada penyaluran mohon dipahami bahwa Kemensos dan para pendamping PKH sedang lakukan perbaikan data menyeluruh secara nasional termasuk Purwakarta," ujarnya.

Agus menuturkan ada beberapa hal yang menjadikannya masalah dalam hal penyaluran, yakni data penerima bansos yang memang bermasalah, mulai NIK tak valid, NIK ganda atau ada ganda bansos seperti PKH, BPNT, BST, BST Desa, dan lainnya.

"Kami terus mengupayakan menyempurnakan data ini agar bisa segera lakukan penyaluran dan menghindari data-data yang tidak akurat," katanya. 

Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved