Breaking News:

Unpad Dorong Pemerintah untuk Menuju Indonesia Satu Data, Ternyata Ini Manfaatnya

Rektor Unpad Rina Indiastuti menyampaikan bahwa Indonesia merupakan bangsa besar dengan aksesibilitas informasi tinggi.

Penulis: Muhamad Nandri Prilatama
Editor: Hermawan Aksan
Tribun Jabar/M Syarif Abdussalam
Rektor Unpad, Rina Indiastuti, dalam webinar bertajuk "Menuju Indonesia Satu Data" menyampaikan bahwa Indonesia merupakan bangsa besar dengan aksesibilitas informasi tinggi. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Pemerintah sedang menyusun kebijakan satu data Indonesia lewat sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang diharapkan dapat menjadi basis kuat dalam mengambil kebijakan dan merespons perubahan.

Rektor Universitas Padjadjaran, Rina Indiastuti, dalam webinar bertajuk "Menuju Indonesia Satu Data" menyampaikan bahwa Indonesia merupakan bangsa besar dengan aksesibilitas informasi tinggi.

Dia meyakini Indonesia membutuhkan jumlah dan variasi layanan pemerintah berbasis data yang cukup besar.

Baca juga: Unpad Tawarkan Dua Jalur Beasiswa bagi Mahasiswa Unggulan Program Pascasarjana

"Seluruh program, kebijakan, dan keputusan yang dilakukan pemerintah untuk memajukan bangsa haruslah berbasis data. Tersedianya data yang akurat dapat memudahkan pimpinan negara dan daerah menghasilkan keputusan strategis," katanya, Rabu (19/5/2021).

Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kemenpan-RB, Rini Widyantini, menambahkan, data memiliki peran dalam menyusun kebijakan dari meningkatkan koordinasi antarinstansi hingga meningkatkan kapasitas dan kapabilitas regulator.

"SPBE dan data itu ibarat dua sisi mata uang. SPBE yang berkualitas dapat mendukung data yang berkualitas. Tapi, sebaliknya, data berkualitas akan mendukung implementasi SPBE," ujarnya.

Namun, salah satu kendala dalam mewujudkan satu data Indonesia ialah kesimpangsiuran data.

Rektor Unpad Prof Rina Indiastuti (baju hitam) saat ditemui  di Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Universitas Padjadjaran (Unpad) di Jalan Eyckman, Kota Bandung, Selasa (11/9/2020).
Rektor Unpad Prof Rina Indiastuti (baju hitam) saat ditemui di Rumah Sakit Pendidikan (RSP) Universitas Padjadjaran (Unpad) di Jalan Eyckman, Kota Bandung, Selasa (11/9/2020). (TRIBUN JABAR / NAZMI ABDURRAHMAN)

Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan Kemenkominfo RI, Bambang Dwi Anggono, mengatakan hampir semua instansi pemerintah memiliki data dan informasi yang dilindungi regulasi sekelas UU.

Namun, ketika dimintai data elektroniknya ada beragam alasan mengelak memberikannya.

"Masih banyak data pemerintah yang bersifat silo sehingga dampaknya pada duplikasi dan perbedaan data pada elemen data yang sama," ucapnya.

Dalam peraturan SPBE, setiap instansi harus melakukan audit terhadap pusat data atau ruang server yang dikelola sehingga proses sertifikasinya mendorong pusat data di setiap instansi mampu mengacu pada standar nasional Indonesia (SNI) atau standar Internasional, seperti TIA-942 atau Uptime Institute.

"Webinar ini kami harapkan dapat membantu kementerian, lembaga, dan daerah yang sudah miliki pusat data dan tak ingin masuk dalam jaringan pusat data nasional. Jadi, wajib disertifikasi berdasar standar Internasional pusat data," katanya seraya menyebut webinar ini pun terselenggara atas kerja sama Unpad dengan Kemenkominfo dan Kemenpan-RB. (*)

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved