Breaking News:

Berlaku 2 Hari Lagi, Catat Aturan Larangan Mudik 2021 yang Perlu Diingat, Ada Aturan Tambahan

Dua hari lagi aturan larangan mudik diberlakukan dan masyarakat harus mencermati aturan tersebut terutama bagi yang ingin bepergian

Tribunnews.com/Lusius Genik
ilustrasi Suasana di Stasiun Pasar Senen, Jakarta, Minggu (2/5/2021). Dua hari lagi aturan larangan mudik diberlakukan dan masyarakat harus mencermati aturan tersebut terutama bagi yang ingin bepergian 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Tidak terasa sebentar lagi Hari Raya Idul Fitri 1442 H dan aturan larangan mudik akan berlaku 2 hari lagi. Pemerintah resmi menerapkan aturan larangan mudik mulai 6 Mei hingga 17 Mei 2021.

Aturan tegas adanya larangan mudik ini tertuang dalam surat edaran  Kepala Satgas Penanganan Covid-19  No. 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik pada Bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriah selama 6 - 17 Mei 2021. 

Disebutkan larangan mudik ini sebagi upaya melindungi masyarakat dari penularan virus Covid-19.

Larangan mudik ini berlaku untuk semua moda transportasi mulai dari transportasi darat, laut dan udara.  

Baca juga: Masih Ada Bus AKAP yang Diijinkan Beroperasi Selama Larangan Mudik 2021, Ada Stiker Khususnya

"Berdasarkan fakta yang ada, pemerintah mencoba belajar dari pengalaman dan berusaha merancang kebijakan dengan prinsip utama keselamatan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu ditetapkan adanya peniadaan mobilitas mudik sementara yang berlaku dari tanggal 6 - 17 Mei 2021," jelas Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito, dalam siaran pers yang diterima Kontan, Kamis (8/4/2021).

Inilah sejumlah aturan yang perlu dicermati dari SE larangan mudik tersebut:

- Pengecualian kebijakan pelarangan mudik
 

Dalam aturan terbaru ini, terdapat pengecualian dalam kebijakan pelarangan mudik ini.

Yaitu layanan distribusi logistik, perjalanan dinas, kunjungan sakit/duka, dan pelayanan ibu hamil dengan pendamping maksimal 1 orang dan pelayanan ibu bersalin dengan pendamping maksimal 2 orang. 

Meski demikian terdapat prasyarat dalam pengecualian ini, yaitu:

- Harus memiliki surat izin dari pimpinan instansi pekerjaan dimana khusus ASN, pegawai BUMN/BUMD, anggota TNI/Polri yang diberikan dari pejabat setingkat eselon II dengan tanda basah atau elektronik yang dibubuhkan. 

- Bagi pekerja sektor informal ataupun masyarakat dengan keperluan mendesak perlu meminta surat izin perjalanan dari pihak desa/kelurahan sesuai domisili masing-masing. 

"Surat ini berlaku secara perseorangan, untuk satu kali perjalanan, pergi/pulang dan wajib bagi masyarakat berusia sama dengan atau lebih dari 17 tahun ke atas. Selain keperluan tersebut, tidak diizinkan untuk mudik dan apabila tidak memenuhi persyaratan, maka surat izin bepergian tidak akan diterbitkan," tegas Wiku. 

Baca juga: Sudah Tahu Ada Larangan Mudik, Pemuda Ini Masih Nekat: Selagi Masih Sempat ya Mudik

 - Operasi di tempat-tempat strategis
 

Dijelaskan pula, selama periode pelarangan mudik, Polri dan TNI akan melakukan operasi di tempat-tempat strategis untuk upaya skrining dokumen surat izin perjalanan dan surat keterangan negatif.

Operasi ini akan dilakukan di tempat-tempat strategis.

Yang dimaksud tempat-tempat strategis di antaranya: pintu kedatangan atau pos kontrol di wilayah rest area, perbatasan kota besar, titik pengecekan (checkpoint) dan titik penyekatan daerah aglomerasi yaitu satu kesatuan wilayah terdiri dari beberapa pusat kota atau kabupaten yang saling terhubung. 

Pelaksanaannya mengacu SE Satgas No. 12 Tahun 2021 untuk perjalanan domestik dan SE Satgas No. 8 tahun 2021 untuk perjalanan internasional.

Khusus WNI yang hendak pulang ke Indonesia (repatriasi), diimbau menunda sementara kepulangannya dengan harapan dapat mencegah masuknya imported cases dengan varian mutasinya.

Baca juga: Ini Sanksi yang Diterapkan Bagi Warga yang Nekat Mudik, Berlaku Mulai 6 Mei 2021

- Tindak tegas
 

Kepada petugas, diminta menindak tegas para pelaku perjalanan yang tidak memenuhi persyaratan seperrti tujuan mudik, atau wisata antar wilayah. "Petugas berhak memberhentikan perjalanan dan yang bersangkutan harus kembali ke tempat asal perjalanan," imbuh Wiku.

- Wajib karantina mandiri

Dan yang perlu menjadi perhatian, sebelum melakukan aktivitasnya, masyarakat yang mendapatkan izin melakukan perjalanan selama periode ini wajib melakukan karantina mandiri selama 5x24 jam setibanya di tempat tujuan. 

Karantina dilakukan di fasilitas yang disediakan.

Berupa fasilitas pemerintah daerah dan hotel yang dapat menerapkan protokol kesehatan dengan ketat menggunakan biaya mandiri. 

Sedangkan unsur masyarakat di destinasi tujuan pelaku perjalanan yang diizinkan, wajib mengoptimalisasi kinerja satgas daerah untuk 4 Fungsi Posko Desa/Kelurahan.

Dan optimalisasi  ini juga akan ditujukan untuk pengawasan ibadah dan tradisi selama Bulan Ramadhan beserta perayaan Idul Fitri jika terdapat potensi melanggar protokol kesehatan. 

 - Aturan tambahan
 

Satgas Covid-19 kembali menerbitkan peraturan tambahan atau adendum atas SE nomor 13 tahun 2021. Adendum berisi peraturan tentang pengetatan persyaratan pelaku perjalanan dalam negeri (PPDN) selama dua pekan sebelum dan sepekan setelah masa peniadaan mudik, yakni 22 April-5 Mei 2021 dan 18-24 Mei 2021. 

Baca juga: Situasi Terminal Cicaheum Bandung Malam Ini, Banyak Warga Mudik ke Jateng dan Jatim, Hindari 6 Mei

Adapun rincian aturannya antara lain: 

1. Untuk pelaku perjalanan dalam negeri pengguna transportasi udara, wajib menunjukkan surat keterangan negatif Covid-19 dari tes RT-PCR/Rapid Test Antigen yang dilakukan maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan. 

Untuk tes menggunakan GeNose C19 dilakukan di bandara sesaat sebelum keberangkatan. 

2. Untuk pelaku perjalanan dalam negeri pengguna transportasi dan penyeberangan laut wajib menunjukkan surat keterangan negatif Covid-19 dari tes RT-PCR/rapid test antigen yang dilakukan maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan. Untuk tes menggunakan GeNose C19 dilakukan di pelabuhan sesaat sebelum keberangkatan. 

3. Untuk perjalanan rutin di wilayah terbatas pelaku perjalanan tidak diwajibkan menunjukkan surat hasil tes Covid-19. Hal ini berlaku untuk pelayaran laut dalam wilayah satu kecamatan/kabupaten/provinsi atau perjalanan darat dengan transportasi umum/pribadi yang masih di satu wilayah aglomerasi. 

Baca juga: Warga Mudik Pakai Bajaj dari Jakarta ke Kuningan, Diloloskan Petugas Saat Lihat Penumpangnya

Yang perlu dicatat, pengujian secara acak bisa dilakukan Satgas Penanganan Covid-19 jika diperlukan. 

4. Untuk pelaku perjalanan dalam negeri pengguna kereta api antar kota wajib menunjukkan surat keterangan negatif Covid-19 dari tes RT-PCR/Rapid Test Antigen yang dilakukan maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan.

Untuk tes menggunakan GeNose C19 dilakukan di stasiun sesaat sebelum keberangkatan. 

5. Untuk pelaku perjalanan dalam negeri pengguna transportasi umum darat akan dilakukan tes acak oleh petugas, baik menggunakan rapid test antigen/GeNose C19 jika diperlukan. 

6. Untuk pelaku perjalanan dalam negeri pengguna moda tranportasi darat pribadi diimbau melakukan tes RT-PCR/rapid test antigen yang dilakukan maksimal 1x24 jam sebelum keberangkatan.

 Tes menggunakan GeNose C19 dilakukan di rest area sebagai syarat melanjutkan perjalanan, atau akan dilakukan tes secara acak oleh Satgas jika diperluan. 

7. Untuk pelaku perjalanan dalam negeri yang menggunakan moda transportasi udara dan laut wajib mengisi e-HAC atau kartu kewaspadaan kesehatan versi elektronik. 

8. Untuk pelaku perjalanan dalam negeri seluruh moda transportasi darat baik umum/pribadi sifatnya hanya diimbau untuk turut mengisi e-HAC.

Seluruh pelaku perjalanan sebagaimana disebutkan di atas wajib melakukan tes Covid-19 baik menggunakan RT-PCR/rapid test antigen/GeNose C19. 

Tes ini dikecualikan untuk anak-anak di bawah usia 5 tahun.

Artikel ini telah tayang di Kontan.Id dengan judul; 2 Hari lagi berlaku, inilah aturan larangan mudik Lebaran 2021 yang harus diingat

Editor: Siti Fatimah
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved