Breaking News:

Tingkatkan Akurasi Iuran, BPJS Kesehatan Soreang Gelar Rekonsiliasi Iuran Wajib Pemda Triwulan I

BPJS Kesehatan Cabang Soreang melaksanakan rekonsiliasi iuran wajib Pemerintah Daerah (Pemda), Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), dan Surat Perintah

Istimewa
Tingkatkan Akurasi Iuran, BPJS Kesehatan Soreang Gelar Rekonsiliasi Iuran Wajib Pemda Triwulan I 

TRIBUNJABAR.ID - Soreang, Jamkesnews - BPJS Kesehatan Cabang Soreang melaksanakan rekonsiliasi iuran wajib Pemerintah Daerah (Pemda), Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD), dan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Triwulan I Tahun 2021, Kamis (29/04).

Kegiatan yang dihadiri oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I, dan KPPN Bandung II ini dimaksudkan untuk meningkatkan akurasi setoran iuran BPJS Kesehatan, baik mengenai nilai atau jumlah iuran yang telah dibayarkan oleh Pemda.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Soreang, Heni Riswanti menyatakan pada rekonsiliasi ini jika terdapat perbedaan data, maka dapat dilakukan koreksi sesuai hasil rekonsiliasi oleh masing-masing pihak dan dilakukan pemantauan terhadap koreksi tersebut. Hasil rekonsiliasi berupa kesepakatan angka yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh semua pihak.

“Sebagai badan yang diamanahi untuk menyelenggarakan Program JKN-KIS, kami BPJS Kesehatan selaku penyelenggara terus berupaya secara maksimal memberikan pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat khususnya di Wilayah Kabupaten Bandung. Dalam hal ini, kami sangat butuh dukungan dari seluruh stakeholder dalam mengemban amanah yang cukup besar ini yang mana salah satunya kelancaran pembayaran iuran wajib Pemerintah Daerah,” jelas Heni.

Heni juga mengapresiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung yang sebagian besar iuran wajib pemda dan PNS daerahnya telah terbayar. Ia pun berharap kedepannya agar iuran wajib pemda dan PNS daerah tersebut dapat terus diberikan kelancaran tanpa adanya kendala yang berarti.

“Saya sangat apresiasi kepada Pemda Kab. Bandung yang turut mengusahakan dalam mengalokasikan anggaranya untuk membayar iuran wajib Program JKN-KIS,” ungkap Heni.

Selain itu, Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kabupaten Bandung II yang diwakili oleh Asep Sepwarman mengharapkan dari pertemuan tersebut dapat meningkatkan validitas data iuran dan menjaga komunikasi antar pemangku kepentingan terkait dengan iuran wajib yang ada di Kabupaten Bandung

“Semoga dengan adanya rekonsilisasi ini dapat memberikan kemudahan dan kelancaran untuk Program JKN-KIS dan diharapkan data yang disampaikan benar-benar valid dan solid. Dan seperti semester ini, semoga iurannya lebih lancar lagi dan kendalanya tidak ada yang signifikan,” ujar Asep. (BS/hs)

Editor: bisnistribunjabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved