Breaking News:

Kasus Korupsi Subang

Kronologi Sekda Subang Dijerat Kasus Korupsi Perjalanan Dinas Rugikan Negara Rp 835 Juta

Sekda Subang Aminudin menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan kasus dugaan korupsi dari jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Bandung.

Tribun Jabar
Sekda Subang Aminudin saat mengikuti rapat pemekaran daerah otonomi baru beberapa waktu lalu. Aminudin menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan kasus dugaan korupsi dari jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Senin (3/5/2021). 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sekda Subang Aminudin menjalani sidang dengan agenda pembacaan dakwaan kasus dugaan korupsi dari jaksa penuntut umum di Pengadilan Tipikor Bandung, Jalan LLRE Martadinata, Senin (3/5/2021).

Aminudin didakwa melakukan tindak pidana korupsi perjalanan dinas anggota DPRD Subang pada 2017.

Jaksa mendakwanya dengan Pasal 2 dan 3 Undang-undang Pemberantasan Tipikor, yang ancamannya maksimal 20 tahun.

Baca juga: Siapa yang Akan Susul Sekda Subang Aminudin Jadi Tersangka SPPD Fiktif? Ini Progres Kasusnya

Baca juga: Kasus Dugaan SPPD Fiktif Sekda Subang, Penyidik Sedang Mencari Tahu ke Mana Aliran Dana Rp 800 Juta

Selain Aminudin, kasus ini juga menyeret Johan Meidar Achyan selaku PNS di Sekretariat DPRD Subang.

"Terdakwa Aminudin menyalahgunakan anggaran dengan membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) fiktif kegiatan perjalanan dinas pimpinan dan anggota DPRD Subang ke luar daerah yang bertentangan dengan aturan," ucap jaksa Kejari Subang, Dimas Indra Gunawan.

Ia menerangkan, dugaan perbuatan korupsi itu berawal saat Aminudin pada 2017 menjabat Sekretaris DPRD Subang.

Saat itu, dia memerintahkan kepada Johan Meidar Achyan, anak buahnya, untuk membuat surat pertanggungjawaban perjalanan dinas (SPPD) luar daerah untuk wilayah Kabupaten Batang, Kota Pekalongan, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, dan Kabupaten Brebes.

"Tapi kegiatan perjalanan dinasnya tidak dilaksanakan dan tidak ada dalam hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus)."

Dede Sunarya, kuasa hukum Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Subang, Aminudin.
Dede Sunarya, kuasa hukum Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Subang, Aminudin. (Tribun Jabar/Irvan Maulana)

"Alasan penyusunan SPPD fiktif itu jika nanti anggarannya sudah cair, bakal digunakan untuk menutupi kekurangan biaya operasional Kantor Sekretariat DPRD Subang," ujar jaksa.

Halaman
123
Penulis: Mega Nugraha
Editor: Hermawan Aksan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved