Breaking News:

Menjelang Lebaran, Pusat Perbelanjaan di Sumedang Mulai Penuh, Satpol PP Perketat Pengawasan Prokes

Pusat perbelanjaan hingga pasar tradisional di Kabupaten Sumedang mulai dipantau secara ketat oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja

Penulis: Hilman Kamaludin | Editor: Seli Andina Miranti
Istimewa
Satpol PP Kabupaten Sumedang saat melakukan patroli ke pusat perbelanjaan di Sumedang. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG - Pusat perbelanjaan, seperti mall, toko modern, hingga pasar tradisional di Kabupaten Sumedang mulai dipantau secara ketat oleh petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Hal tersebut karena 10 hari menjelang lebaran pusat perbelanjaan mulai diserbu oleh para pengunjung dan dikhawatirkan terjadi kerumunan hingga tidak bisa menjaga jarak di lokasi pusat perbelanjaan tersebut.

Kepala Bidang Penegakkan Perundang-Undangan Daerah (PPUD) Satpol PP Kabupaten Sumedang, Yan Mahal Rizzal, mengatakan, untuk memantau pusat perbelanjaan itu pihaknya akan meningkatkan patroli.

Baca juga: Pengunjung Membeludak, Pusat Perbelanjaan di Sumedang Dikenai Denda, Ini Besarannya

"Ya, (pengawasan) akan kami perketat terutama terkait penerapan protokol kesehatan di setiap pusat perbelanjaan," ujarnya saat dihubungi Tribun Jabar melalui sambungan telepon, Minggu (2/5/2021).

Pihaknya akan melakukan pembubaran pengunjung hingga memberikan sanksi denda terhadap pusat perbelanjaan yang melanggar protokol kesehatan, terutama jika pengunjung membludak hingga terjadi kerumunan.

Atas hal tersebut, kata Rizzal, pihaknya mengimbau agar pengelola pusat perbelanjaan di Sumedang harus menyiapkan Satgas Covid-19 sendiri untuk memantau protokol kesehatan.

"Nanti Satgas Covid-19 itu yang bertanggungjawab terhadap penerapan 5M protokol kesehatan," kata Rizzal.

Baca juga: Pengunjung Tak Terbendung, Pusat Perbelanjaan di Sumedang Dikenakan Sanksi Denda

Ia mengatakan, jika pengelola pusat perbelanjaan itu beberapa kali melanggar protokol kesehatan, maka untuk sanksinya yakni denda administratif hingga sanksi  penutupan atau pencabutan izin operasional usaha.

Sanksi tersebut sesuai Perbup nomor 5 tahun 2021 tentang Pengenaan Sanksi adminstratif terhadap Pelanggaran Tertib Kesehatan dalam Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Penanggulangan Corona Virus Disease 2019.

"Jadi sanksinya sesuai ketentuan dalam pasal 13 huruf H dan pasal 13 ayat 1 dan 2 yaitu bagi pelaku usaha yang melanggar protokol kesehatan, akan diberikan sanksi administarif paling besar Rp 300 ribu," kata Rizzal.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved