Breaking News:

LKPJ Gubernur Jabar 2020 Diterima DPRD

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil Tahun 2020 diterima oleh DPRD Jawa Barat

istimewa
Gubernur Jabar Ridwan Kamil saat menyerahkan LKPJ Gubernur kepada Ketua DPRD Jabar Brigjen TNI (purn) Taufik Hidayat dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (30/4/2021). 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil Tahun 2020 diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar.

Berkas laporan LKPJ diserahkan Kang Emil, sapaan Ridwan Kamil, kepada Ketua DPRD Jabar Brigjen TNI (purn) Taufik Hidayat dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (30/4/2021).

DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Pansus I melaporkan hasil pembahasan LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2020 di hadapan Rapat Paripurna.

Berdasarkan hasil pencermatan dan menimbang seluruh catatan strategis di tiap bidang, Pansus I DPRD Jabar menghasilkan 66 poin rekomendasi terhadap LKPJ Gubernur Akhir Tahun Anggaran 2020.

Wakil Ketua Pansus I DPRD Provinsi Jawa Barat Yod Mintaraga dalam laporannya mengatakan semua rekomendasi tersebut dikaji berdasarkan data dan fakta berupa indikasi menurunnya capaian kinerja yang dialami oleh cukup banyak perangkat daerah, baik dibandingkan dengan target semula maupun dibandingkan dengan capaian tahun-tahun lalu.

"Maka Pansus I memberikan penilaian kinerja saudara Gubernur Provinsi Jawa Barat pada tingkat cukup memuaskan. Kami meminta saudara gubernur agar menindaklanjuti seluruh rekomendasi DPRD, untuk perbaikan di tahun berikutnya," imbuhnya.

Selain itu, Yod menyampaikan bahwa seluruh capaian indikator yang selanjutnya dirangkum dalam sejumlah catatan strategis menunjukan kesenjangan antara harapan dan capaian.

Yod menambahkan, adapun sejumlah klasifikasi permasalahan pembangunan di Jawa Barat pada tahun 2020 diantaranya masih tingginya tingkat kemiskinan, pengangguran, dan masalah sosial.

Selanjutnya masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, masih belum optimalnya kemantapan infrastruktur, melambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kerusakan pencemaran lingkungan, dan terakhir masih belum optimalnya kinerja pemerintah daerah.

Sebelum mendapat rekomendasi, LKPJ Gubernur terlebih dulu dibahas oleh Pansus I. Kang Emil mengatakan, Pansus I DPRD Jabar memberikan penilaian cukup memuaskan.

"Penilaiannya cukup memuaskan dengan beberapa catatan yang harus diperbaiki," ucapnya.

Kang Emil memastikan catatan pada LKPJ 2020 akan disempurnakan pada LKPJ 2021. Menurutnya, wajah pemerintah daerah ada pada kinerja di eksekutif dan legislatif.

"LKPJ akan kita sempurnakan di 2021 karena wajah pemerintahan daerah ada di eksekutif dan legislatif juga, jadi ini kebersamaan dan kita harus saling menguatkan," tuturnya.

Selain penyampaian LKPJ, rapat paripurna juga beragendakan penyampaian nota pengantar Gubernur Jabar tentang pembahasan empat Raperda, pembentukan Pansus II pembahasan TPPAS Legok Nangka, dan penutupan masa persidangan II Tahun Sidang 2020/2021 serta Pembukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020/2021. (adv)

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Siti Fatimah
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved