Breaking News:

Coffee Break

Coffee Break Tribun Jabar Minggu Ini: (Hari) Pendidikan yang Masuk Akal

Sabtu kemarin, misalnya, saya sempat menanyakan kepada orang di rumah mengapa tanggal hari itu merah. Ternyata kemarin Hari Buruh.

Penulis: Hermawan Aksan | Editor: Hermawan Aksan
Coffee Break Tribun Jabar Minggu Ini: (Hari) Pendidikan yang Masuk Akal
istimewa
Hermawan Aksan, Wartawan Tribun Jabar

Oleh Hermawan Aksan

SAYA sering lupa tentang peringatan hari tertentu. Sabtu kemarin, misalnya, saya sempat menanyakan kepada orang di rumah mengapa tanggal hari itu merah. Ternyata kemarin Hari Buruh.

Ya, ampun, mudah-mudahan kelupaan saya bukan tanda-tanda pikun.

Hari ini, tanggal 2 Mei, nyaris pula saya lupa pada peringatan Hari Pendidikan Nasional. Saya ingat semata-mata karena angka 2 dan bulan Mei sudah terasa menyatu dan langsung bisa diasosiasikan sebagai perayaan yang berkaitan dengan pendidikan.

Baca juga: Coffee Break Tribun Jabar Minggu Ini: Maju-Mundur Larangan Mudik

Sekadar mengingatkan, khusus buat diri sendiri, Hari Pendidikan Nasional diperingati setiap tanggal 2 Mei, bertepatan dengan hari ulang tahun Ki Hadjar Dewantara, pahlawan nasional yang dihormati sebagai bapak pendidikan nasional di Indonesia. Ki Hadjar Dewantara, meskipun lahir dari keluarga kaya Indonesia di era kolonialisme Belanda, dikenal karena berani menentang kebijakan pendidikan pemerintah Hindia Belanda pada masa itu yang hanya memperbolehkan anak-anak kelahiran Belanda atau orang kaya yang bisa mengenyam bangku pendidikan. Hari nasional ini ditetapkan melalui Keppres No. 316 Tahun 1959 tanggal 16 Desember 1959.

Waktu saya masih sekolah, Hari Pendidikan Nasional dikenal dengan akronim Harpenas. Namun, sekarang akronimnya menjadi Hardiknas. Entah mengapa, saya lebih suka Harpenas daripada Hardiknas—mungkin karena ada potongan “hardik” yang bermakna perkataan keras atau bentakan.

Ngomong-ngomong, mengapa Hari Buruh tanggal merah, sedangkan Hari Pendidikan Nasional tidak? “Kan supaya para buruh bisa melakukan aksi unjuk rasa. Memangnya pelajar juga mau berunjuk rasa? Pelajar dan mahasiswa harus melakukan upacara,” kata seorang teman.

Benar juga. Tapi, kan, itu dalam situasi normal sebelum pandemi. Sekarang, jangankan upacara, kegiatan belajar tatap muka pun masih dilarang. Sudah setahun lebih para murid TK dan SD, para siswa SMP dan SMA, serta para mahasiswa perguruan tinggi masih menjalani proses belajar dari rumah. Mereka sudah lama merasa bosan dengan sistem belajar daring, tapi mau bagaimana lagi? Negeri kita belum aman dari cengkeraman Covid-19.

Namun, toh, khusus tahun ini, peringatan Hardiknas sudah bisa dilakukan melalui upacara bendera. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim menyampaikan cara merayakan Hardiknas di tengah pandemi Covid-19 melalui surat edaran Nomor 27664/MPK.A/TU.02.03/2021.

Dalam surat edaran yang dirilis 26 April 2021, Nadim mengumumkan bahwa Kemendikbud akan menyelenggarakan upacara bendera pada 2 Mei 2021 pukul 08.00 WIB secara tatap muka, terbatas, minimalis, dan tetap menerapkan protokol kesehatan. Instansi pusat, daerah, satuan pendidikan serta kantor perwakilan Indonesia di luar negeri yang berada di zona hijau dan kuning diperkenankan untuk menyelenggarakan upacara bendera Hardiknas 2021. Namun upacara bendera harus terbatas, minimalis dan tetap mematuhi protokol kesehatan.

Logo Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2021.
Logo Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas 2021. (Istimewa)

Yang menarik, para undangan, termasuk pejabat, pendidik, siswa, dan mahasiswa, memakai pakaian adat tradisional “sesuai dengan norma kepantasan”.

Tema peringatan Hardiknas tahun ini, entah mengapa, mengingatkan saya pada semboyan di era ketika saya masih sekolah: “Serentak Bergerak, Wujudkan Merdeka Belajar”. Pertama, slogan macam ini sulit dipahami masyarakat awam, apalagi para pelajar tingkat dasar. Kedua, apa makna “merdeka belajar”? Yang saya rasakan dalam beberapa tahun terakhir, anak saya menjalani masa sekolah dasar sama sekali jauh dari kesan “merdeka belajar”. Apanya yang merdeka? Hampir semua bahan pelajaran sudah ditentukan oleh sekolah (mungkin sekolah ditentukan oleh dinas pendidikan) dan para murid harus mengikutinya dan mengerjakan PR nyaris tiap hari. Masalah besarnya: hampir semua bahan pelajaran itu “absurd”. Saya sudah sering menulis soal absurdnya mata pelajaran SD ini.

Kini, setelah anak saya menyelesaikan masa SD-nya dan diterima di SMP (mudah-mudahan), saya seperti merasakan “katarsis”, semacam kelegaan emosional setelah mengalami ketegangan yang panjang.

Saya berharap, andaipun misalnya para siswa masih belajar di rumah karena pandemi, bahan pelajaran di SMP lebih masuk akal sehingga siswa tidak lagi seperti di SD yang seakan-akan dituntut untuk bisa menari, mampu melakukan semua jenis olahraga, bisa menjadi ahli pidato, dan sebagainya.

Mas Menteri tahu enggak, ya, situasi pendidikan macam itu di SD? (*)

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved