Breaking News:

Komisi I DPRD Jabar Konsultasikan Persoalan Aset Daerah dengan LMAN

Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menggandeng Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebagai upaya dalam optimalisasi pengelolaan aset daerah.

Tribun Jabar/Muhamad Syarif Abdussalam
Pimpinan dan anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat gelar rapat dengar pendapat dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait rekomendasi pembahasan aset milik Pemrov Jabar bertempat di BPSDM, Kamis (29/4/2021). 

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat menggandeng Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) sebagai upaya dalam optimalisasi pengelolaan aset daerah.

Selain itu, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan aspek pelayanan publik yang akan mewujudkan pemerintahan yang baik atau good government.

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Bedi Budiman, menyebutkan LMAN merupakan badan layanan umum yang berada di bawah Kementerian Keuangan RI.

LMAN merupakan lembaga konsultasi untuk mengoptimalkan aset-aset pemerintah atau negara.

Karena itu, pihaknya ingin mengetahui apa yang bisa dikerjasamakan dengan Pemerintah Jawa Barat dengan LMAN tersebut.

“Kami juga membuka maksud dan tujuan LMAN tadi, dan sebetulnya pemerintah itu tidak bisa sendirian mengurus ini. Mereka yang berkarier sebagai aparatur itu tidak akan berpikir untuk mengomersialisasi aset dan tiba-tiba menjadi entrepreneur dinilai akan sangat susah. Karena itu, maka dibutuhkan suatu media seperti LMAN,” ujar Bedi dalam agenda rapat konsultasi dengan LMAN di Gedung BPSDM Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi, Kamis (29/4/2021).

Kemudian, Bedi melanjutkan, lembaga tersebut akan menghubungkan dengan asosiasi para pelaku usaha seperti Kamar Dagang Indonesia (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Perhimpunan Hotel Dan Restoran Indonesia (PHRI), dan lain-lain termasuk koperasi.

“Sehingga saya mengharapkan benar-benar yang namanya kebijakannya ini tepat sasaran. Yang jelas akan membawa kemanfaatan yang besar bagi masyarakat Jawa Barat,” katanya.

Sehingga, kata Bedi, langkah awal komisi akan memberikan evaluasi dan catatan-catatan dari persoalan yang ada untuk pengamanan dan pemanfaatan.

Lalu mengidentifikasi persoalan tata kelola dan tentunya yang berkaitan dengan kebutuhan regulasi untuk mengoptimalkan perihal aset itu.

“Jika semua teridentifikasi setiap persoalan dan gambaran solusinya sudah terlihat, maka persoalan aset di Jawa Barat ini akan segera terselesaikan,” tuturnya. (*)

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Giri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved