Breaking News:

Himpunan Nelayan Sukabumi Datangi DJPT Kementerian KKP Minta Ekspor Benur Berkelanjutan

HNSI Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mendatangi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) di lantai 12 Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Penulis: M RIZAL JALALUDIN | Editor: Giri
Tribun Jabar/M Rizal Jalaludin
HNSI Kabupaten Sukabumi saat melakukan audensi dengan DJPT di Gedung KKP lantai 12 di Jakarta Pusat, Jumat (23/4/2021) malam. 

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Kabupaten Sukabumi, M Rizal Jalaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, mendatangi Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) di lantai 12 Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta Pusat, Jumat (23/4/2021) malam.

HNSI tak ingin nelayan terus menjadi korban hukuman aturan baby lobster (benur) yang sampai saat ini masih membuat bingung.

Ketua DPC HNSI Kabupaten Sukabumi, Dede Ola, mengatakan, pihaknya menyampaikan tentang penghentian ekspor benur.

HNSI meminta ekspor benur berlanjut.

"Tadi sudah sampaikan dengan adanya penghentian ekspor benur, kami berharap ekspor benur bisa berkelanjutan dengan memaksimalkan lagi tata kelola manajemen bagaimana kelestarian bisa berjalan, bagaimana usaha nelayan pelaku usaha benur bisa berjalan. Jangan sampai potensi yang ada jadi mubazir. Potensi yang ada itu bisa dimanfaatkan kalau kita bekerja sama menjaga kelestarian alamnya," ujar Dede di gedung DJPT seusai audensi, Jumat (23/4/2021) malam.

Baca juga: Video Viral Anak Larang Prajurit KRI Nanggala-402 Pergi Kerja, Kini Keberadaan Ayah Tak Diketahui

Baca juga: Ini yang Harus Dilakukan Pemain Persib Bandung di Final Kedua Kontra Persija Menurut Firman Utina

Baca juga: Persib Bandung Masih Bisa Juara Piala Menpora, Ini Syaratnya Saat Melawan Persija di Stadion Manahan

"Karena yakin seyakin-yakinnya di dalam kelestarian itu ada kesejahteraan, ini kenapa kita masih ngotot ingin tetap dilanjut karena kami belum melihat upaya pemerintah dalam mengedukasi kelestarian itu.

Jadi kalau ada edukasi kelestariannya seperti apa baru kami percaya itu bisa merusak tatanan. Tapi bagi kami prinsipnya, kami lebih berpikir tentang keberlangsungan hidup manusia daripada keberlangsungan hidup biota laut, tanpa mengindahkan kelestarian. Nah itu yang belum dijalankan, edukasi kelestariannya. Makanya hayu bareng-bareng," ucapnya.

Sebelum disahkan aturan larangan ekspor benur yang sebelumnya sempat legal di masa Menteri Edhy Prabowo, HNSI menunggu tim riset KKP untuk melakukan riset di Sukabumi.

Baca juga: VIDEO-Himpunan Nelayan Sukabumi Datangi DJPT di Gedung KKP Minta Ekspor Benur Berkelanjutan

"Kami memberikan kepada mereka untuk berkonsultasi hingga di daerah Sukabumi. Kami tunggu di sana untuk mencoba riset bersama dan membedah kasusnya bagaimana kita membangun sistem kelestarian itu," ucapnya.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal (Dirjen) DJPT, Muhammad Zaini Hanafi, mengatakan, aturan tersebut masih dalam rancangan.

HNSI Kabupaten Sukabumi saat lakukan audensi dengan DJPT di gedung KKP lantai 12 di Jakarta Pusat, Jumat (23/4/2021) malam.
HNSI Kabupaten Sukabumi saat lakukan audensi dengan DJPT di gedung KKP lantai 12 di Jakarta Pusat, Jumat (23/4/2021) malam. (Tribun Jabar/M Rizal Jalaludin)

"Ya pasti aturannya belum tuntas masih dalam rancangan, tapi dalam rancangan itu Pak Menteri sudah mengintruksikan atau berkeinginan bahwa ekspor benih lobster itu dilarang, akan dikembangkan budi daya. Nah rencananya secepatnya kita harus sama-sama untuk mencarikan solusi dampak daripada pelarangan itu, supaya nelayan masih tetap bisa makan ataupun ada penghasilan," ucapnya.

"Nanti kita bikin paket-paket, nanti budi daya yang lebih detail untuk pastinya, yang pasti dampak dari itu akan kita lakukan mitigasi," ujarnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved