Breaking News:

Sinergi PLN dan Kementerian ATR/BPN Percepat Sertifikasi Aset

PT PLN (Persero) dan Kementerian ATR/ BPN menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka percepatan sertifikasi asset di Hotel Intercontinental B

Istimewa
Sinergi PLN dan Kementerian ATR/BPN Percepat Sertifikasi Aset. 

TRIBUNJABAR.ID - PT PLN (Persero) dan Kementerian ATR/ BPN menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka percepatan sertifikasi asset di Hotel Intercontinental Bandung (23/04).

Hadir dalam acara tersebut Senior Executive Vice Presiden Manajemen Aset PT PLN, Paranai Suhasfan, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah Kementerian ATR/ BPN, Kalvyn Andar Sembiring, Direktur Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN, Dwi Purnama, Kepala Pusat data dan Informasi Pertanahan, Virgo Erestajaya, dan beberapa GM PLN UIP.

Paranai dalam sambutannya mengungkapkan bahwaPLN sebagai BUMN terbesar di Indonesia memiliki aset tanah sebanyak 106 ribu persil yang tersebar di seluruh pelosok negeri. Persil-persil tersebut merupakan tempat berdirinya infrastruktur ketenagalistrikan yang digunakan PLN untuk melayani kepentingan umum. Oleh karena itu, menjaga status hukum aset dengan melakukan sertifikasi merupakan hal yang urgent.

“Hingga tahun 2020, total asset tanah PLN yang telah bersertifikat sebanyak 48 ribu persil sedangkan 57 ribu persil lainnya belum memiliki sertifikat. Olehkarena itu, pada tahun 2021 PLN menargetkan sebanyak 27 ribu persil untuk disertifikasi,” pungkas Paranai.

Lebih lanjut, Paranai menjelaskan selama tahun 2020, proses pegurusan sertifikasi masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemui di lapangan, baik permasalahan terkait kendala administrasi, teknis maupun hukum. Agar target percepatan sertifikasi tahun 2021 berjalan dengan lancar, Paranai berharap dengan diselenggarakannya focus group discussion ini dapat diperoleh solusi sebagai jalan kaluar dari permasalahan yang dihadapi PLN pada proses sertifikasi

“Kami juga berharap dapat diperoleh persamaan persepsi antara PLN dan Kementerian ATR/BPN, sehingga kedua instansi ini dapat bersinergi dalam rangka penyelamatan aset negara yang juga digunakan PLN untuk memberikan pelayanan bagi kepentingan umum,” kata Paranai

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah Kementerian ATR/ BPN, Kalvyn Andar Sembiring, mengatakan kegiatan ini merupakan komitmen tindak lanjut MoU antara PLN dan Kementerian ATR/ BPN sebelumnya.

“Kami sangat mengapresiasi kegaiatan ini mengingat sejak penandatanganan MoU, progress sertifikasi antara PLN dan Kementerian ATR/BPN sangat cepat sehingga banyak sekali produk yang telah kita selesaikan. Bahkan, KPK juga menghargai sinergi antara Kementerian dan PLN,” jelas Kalvyn.

Kalvyn berharap seluruh asset asset PLN, selain tower yang asetnya sampai 95%, dapat didata pada hari ini supaya semakin banyak lagi asset asset PLN yang tersertifikasi kedepannya. Selain itu, PLN juga diharapkan dapat menjadi pionir dalam penggunaan e-sertifikat ini.

“Elektronik sertifikat kedepannya akan sangat dibutuhkan oleh PLN, mengingat sertifikat PLN tentu akan semakin bertambah tiap tahunnya. Dengan jumlah yang sangat besar tersebut tentu perlu penyimpanan, pengamanan dan penataan yang baik pula. E-Sertifikat tersebut dapat menjadi solusi,” jelas Kalvin.

Diakhir acara, dilakukan penandatanganan bersama hasil diskusi sebagai petunjuk pelaksanaan khusus untuk kendala proses sertifikasi aset yang berada di penguasaan fisik PLN antara Direktur Pengaturan Tanah Pemerintah kementerian ATR/BPN dengan SEVP Manajemen Aset PLN.

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved