Breaking News:

Aliansi Buruh Jawa Barat Tuntut Perusahaan Bayar THR Penuh, Jangan Dicicil

Aliansi Buruh Jawa Barat menuntut setiap perusahaan membayar THR para pekerjanya secara penuh tahun ini.

Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Siti Fatimah
Aliansi Buruh Jawa Barat menuntut setiap perusahaan membayar THR para pekerjanya secara penuh tahun ini. 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Massa yang tergabung dalam Aliansi Buruh Jawa Barat berunjuk rasa di depan Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (21/4). Di tengah terik matahari, mereka menuntut setiap perusahaan membayar THR para pekerjanya secara penuh tahun ini.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah Federasi Serikat Pekerja Logam Elektronik (DPD FSP LEM) Jawa Barat, Mumahad Sidarta, mengatakan selain mengenai penolakan penundaan dan penyicilan THR, massa pun menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja dan menuntut pengusutan tuntas kasus BPJS Ketenagakerjaan.

"Aksi ini ada beberapa tuntutan, terkait THR, itu kan wacananya sebelum ada edaran menteri, ingin dicicil. Kami perjuangkan tahun ini tidak boleh cicil lagi. Situasi 2020 dan 2021 sudah beda jauh. 2020 masih ada PSBB dan tiga bulan pabrik berhenti, sekarang enggak ada," kata Sidarta di lokasi aksi.

Baca juga: Turun ke Pasar, Kartini Majalengka Bagikan Pil KB dan Kondom ke Pasangan Usia Subur

Sehingga, katanya, THR tidak boleh dicicil lagi. THR harus diberikan sesuai Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, yakni secara penuh tanpa penundaan dan cicilan. Pemerintah pun diminta segera membuat posko pengaduan THR.

Sidarta pun mengatakan tuntutan lainnya adalah penolakan UU Cipta Kerja. Proses hukumnya, katanya, sudah masuk persidangan di Mahkamah Konstitusi.

"Omnibus Law harus dibatalkan karena merugikan. PKWT sekarnag jadi tidak dibatasi. Kalau tidak ada kepastian kerja ya gimana. Upah sektor mulai hilang, jadi tinggal UMP dan UMK saja. Kenaikan upah jadi sangat kecil dengan rumus baru ini. Tentang pesangon semua dikurangi setengah, PHK semakin mudah," katanya.

Baca juga: THR Bukan Rejeki Nomplok, Jangan Sampai Ludes, Begini Cara Mengaturnya

Tuntutan ketiga, katanya, seratusan orang pengunjuk rasa ini menuntut agar kasus korupsi BPJS Ketenagakerjaan diusut sampai tuntas.

Aksi buruh ini, katanya, dilakukan juga di daerah lain di Indonesia walau dengan jumlah terbatas dan tetap melaksanakan prokes. 

Pada 1 Mei mendatang, katanya, buruh pun akan melaksanakan unjuk rasa dengan tuntutan yang sama.

Sebelumnya, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat akan menengahi perundingan perusahaan dengan pekerja manakala ada persoalan terkait tunjangan hari raya (THR) Idulfitri.

Baca juga: Menhan Prabowo Subianto Kenang Sosok Ibundanya di Hari Kartini, Tulis Kata-kata Menyentuh Begini

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved