Breaking News:

Reshuffle Kabinet Jokowi

AHOK Memenuhi Syarat Jadi Menteri Jokowi, Hanya Terganjal Satu Pasal, Dipaksakan Bakal Langgar UU

Ahok disebut-sebut akan diangkat Jokowi dalam reshuffle kabinet yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Ada satu hal yang mengganjalnya.

KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNG
Ahok disebut-sebut akan diangkat Jokowi dalam reshuffle kabinet yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Ada satu hal yang mengganjalnya. Foto lama, Kamis (23/2/2017). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Nama Ahok atau bernama asli Basuki Tjahaja Purnama, Komisaris Pertamina, santer dibicarakan bakal menjadi Menteri Investasi.

Ahok disebut-sebut akan diangkat Jokowi dalam reshuffle kabinet yang akan dilakukan dalam waktu dekat ini.

Merombak kabinet untuk kesekian kalinya tak bisa dihindari karena ada nomenklatur baru yang disepakati oleh DPR RI.

Ahok ungkap perasaannya sebagai orang yang tidak dikehendaki saat mendampingi Jokowi dalam Pilkada 2012, Pilgub DKI Jakarta.
Ahok ungkap perasaannya sebagai orang yang tidak dikehendaki saat mendampingi Jokowi dalam Pilkada 2012, Pilgub DKI Jakarta. (TRIBUNNEWS/KOMPAS.COM)

Menurut aturan, untuk poin 1 hingga 6, Ahok memenuhi syarat untuk menjadi Menteri Investasi di kabinet Jokowi-Maruf Amin.

Namun ada satu ganjalan yang menyebabkan dia tidak bisa dipaksanakan menjadi menteri.

Jika dipaksakan, Jokowi bakal melanggar aturan atau melanggar undang-undang.

Baca juga: Ahok Menjadi Menteri Investasi Mulai Hari Ini? Berikut Daftar Menteri yang Layak Diganti

Baca juga: Selain Ahok, Ini Deretan Calon Menteri Baru Presiden Jokowi, Ada Anggota DPR dari Dapil Jawa Barat

Baca juga: BMKG Sebut Cuaca Ekstrem Musim Pancaroba Masih Berpotensi Terjadi di Bandung Raya Hingga Akhir April

Pasal itu adalah aturan yang mengharuskan setiap menteri tidak pernah tersandung kasus pidana

Sementara Ahok pernah dipenjara karena kasus penodaan agama.

Penjelasan ini disampaikan pakar hukum tata negara Refly Harun pun ikut merespon kabar tersebut.

"Bahwa yang normalnya reshufle adalah hak prerogatif dari presiden, tentu presiden pun harus menjaga etika politik, paling tidak mendengarkan pertimbangan wakil presiden," ujar Refly dikutip Warta Kota dari channel Youtubenya, Jumat (16/4/2021).

Halaman
1234
Editor: Kisdiantoro
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved