Breaking News:

Disnakertrans Jawa Barat Bentuk Satgas dan Posko Pengaduan Soal THR

Rachmat mengatakan Disnakertrans Jawa Barat belum menerima pengajuan kompensasi dari perusahaan yang menyatakan tidak mampu membayar THR

Tribun Cirebon/ Ahmad Imam Baehaqi
Kepala Disnakertrans Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi, saat menyampaikan sambutan dalam Pelatihan Kerja Mandiri Melalui Mutu Minat Usaha Barbershop di BLK Kabupaten Cirebon, Jalan Pangeran Antasari, Desa Lurah, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Selasa (23/2/2021) 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG- Masih soal Idulfitri, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ( Disnakertrans ) Jawa Barat akan membentuk satuan tugas ( satgas ) dan posko pelayanan untuk mengantisipasi aduan seputar tunjangan hari raya (THR) 2021. 

Kepala Disnakertrans Jawa Barat, Rachmat Taufik Garsadi, mengatakan hal ini sesuai dengan arahan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida Fauziyah, yang meminta pemerintah daerah untuk membentuk Posko THR 2021.

Menurut  termasuk dalam bahasan Surat Edaran (SE) Menaker RI Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang diterbitkan pada 12 April 2021 dan ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.

"SE Nomor 6 Tahun 2021 itu prinsipnya, karena kita pemerintah daerah, otomatis kita akan mendukung seluruhnya aturan yang dilakukan oleh pusat. Dari situ disampaikan kita membuat posko, kemudian membuat surat ke kabupaten dan kota, dan stakeholder yang berkaitan dengan THR," kata Rachmat di kantor dinasnya, Selasa (13/4/2021).

Sambil menunggu surat dari Gubernur Jabar, kata Rachmat Taufik Garsadi, Disnakertrans tengah merencanakan pendirian posko tersebut. Paling lambat, posko ini akan berdiri di Kantor Disnakertrans Jabar di Kota Bandung dan di lima UPTD yang tersebar di Jawa Barat.

Buruh berdemonstrasi di depan Gedung Sate dengan agenda menolak pembayaran tunjangan hari raya (THR) dilakukan dengan cara dicicil, Senin (12/4/2021).
Buruh berdemonstrasi di depan Gedung Sate dengan agenda menolak pembayaran tunjangan hari raya (THR) dilakukan dengan cara dicicil, Senin (12/4/2021). (Tribun Jabar/Mega Nugraha)

Baca juga: Tata Cara Salat Duha di Bulan Ramadan, Lengkap dengan Bacaan Niat, Doa yang Dibaca dan Keutamaannya

Baca juga: Begini Cara Kelola THR Saat Ramadan Supaya Nggak Langsung Ludes

"Paling lambat poskonya sudah ada seminggu lagi. Untuk yang di provinsi kita akan membangun di kantor dinas dan UPTD, kemudian ada juga nanti di tingkat kabupaten dan kota," ujar Rachmat Taufik Garsadi.

Rachmat mengatakan Disnakertrans belum menerima pengajuan kompensasi dari perusahaan yang menyatakan tidak mampu membayar THR tahun ini. Begitu pun dari kalangan pekerjanya.

"Belum ada laporan karena kemarin kita juga masih menunggu dari kementerian. Surat Gubernur ke bupati dan wali kota untuk menindaklanjuti SE tersebut juga baru segera," katanya.

Mengenai pembayaran THR, semua perusahaan di Indonesia wajib membayar sesuai dengan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan.

"Berkaitan dengan dampak pandemi, hanya satu yang berbeda, bagi perusahaan yang terdampak," katanya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved