Breaking News:

Diskoperindag Kabupaten Sumedang Awasi Penimbun Sembako Selama Ramadan

Diskoperindag juga akan memberikan sanksi tegas terhadap para penimbun sembako karena hal itu sudah diatur dalam Undang-undang

Warta Kota/ANGGA BHAGYA NUGRAHA
Petugas Direktorat Krimial Khusus (Dirkrimsus) Polda Metro Jaya, meninjau gudang beras yang disinyalir melakukan tindak pidana mengganti kemasan pangan dan penimbunan di Kawasan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (23/5/2017). Ditkrimsus Polda Metro Jaya berhasil mengamankan sejumlah barang bukti beras sebanyak 86 ton, Gula Rafinasi 18 ton dan Gula Kristal Putih 19 ton. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUMEDANG- Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan ( Diskoperindag ) Kabupaten Sumedang dan Satgas Pangan mulai mengantisipasi penimbunan sembako selama Ramadan.

Para pengusaha, pedagang, dan distributor diminta untuk tidak menimbun sembako saat permintaan meningkat di bulan Ramadan tahun ini agar tak terjadi kelangkaan sembako.

Sekretaris Diskoperindag Kabupaten Sumedang, Deni Tanrus, mengatakan akan terus berkoordinasi dengan tim dari Satgas Pangan untuk mengawasi kemungkinan adanya penimbunan sembako.

"Untuk antisipasinya, kami punya tim khusus dari Polres Sumedang, Kejaksaan, yang sudah kuat dalam melakukan pengawasan," ujar Deni saat ditemui Tribun Jabar di kantornya, Selasa (13/4/2021).

Dalam melakukan antisipasi ini, kata Deni, Diskoperindag bersama tim Satgas Pangan akan terus mengadakan operasi yustisi ke setiap gudang sembako yang ada di Kabupaten Sumedang.

Baca juga: Sekitar 60 Persen Industri Garmen dan Koveksi Bangkrut

Baca juga: Bulan Ramadhan, Pemuda Katolik Jabar Silaturahmi Bersama Pemuda Muhammadiyah

Diskoperindag juga akan memberikan sanksi tegas terhadap para penimbun sembako karena hal itu sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dengan hukuman pidana.

Upaya lain untuk antisipasi penimbunan sembako ini, ucapnya, setiap distributor yang akan mengeluarkan barang ke luar daerah harus ada izin dari berbagai pihak terkait.

"Jadi, semuanya akan terukur. Misalnya beras yang keluar berapa banyak, itu akan bisa diketahui dalam rangka stabilitas ekonomi," ucap Deni.

Penulis: Hilman Kamaludin
Editor: Tarsisius Sutomonaio
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved