Breaking News:

Rumah Sakit di Indramayu Milik Mantan Panitera PN Jakarta Utara Terbengkalai, Ini Penuturan Warga

Kondisi terkini rumah, sangat terbengkalai. Pantauan TribunJabar.id sebagian catnya sudah banyak memudar.

Tribunnews/Iqbal Firdaus
Mantan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Rohadi, memberi keterangan kepada wartawan saat meninggalkan Gedung Merah Putih KPK, Selasa (3/9/2019). 

Laporan Wartawan Tribuncirebon.com, Handhika Rahman

TRIBUNJABAR.ID, INDRAMAYU - Plang KPK terlihat jelas di depan Rumah Sakit (RS) Reysa milik Rohadi, mantan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang tersandung kasus tindak pidana pencucian uang.

RS Reysa ini menjadi salah satu aset luar biasa yang dimiliki PNS Tajir Rohadi di kampung halamannya di Desa Cikedung Lor, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu.

Kondisi terkini RS Reysa milik PNS Tajir Rohadi di kampung halamannya di Desa Cikedung Lor, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, Selasa (13/4/2021).
Kondisi terkini RS Reysa milik PNS Tajir Rohadi di kampung halamannya di Desa Cikedung Lor, Kecamatan Cikedung, Kabupaten Indramayu, Selasa (13/4/2021). (handhika rahman/tribun jabar)

Kondisi terkini rumah, sangat terbengkalai. Pantauan TribunJabar.id sebagian catnya sudah banyak memudar.

Termasuk atap-atap rumah sakit yang mulai rusak dan roboh.

Selain itu, sampah seperti dedaunan kering juga banyak berserakan diberbagai sudut ruangan, baik pada bagian luar maupun dalam rumah sakit.

Padahal, RS Reysa ini adalah rumah sakit baru dan satu-satunya yang ada di wilayah setempat.

Namun, rumah sakit tersebut ditutup seiring dengan ditangkapnya Rohadi pada tahun 2016 lalu.

"Belum sebulan beroperasi, tapi udah ada pasien, bapaknya keburu ditangkap, rumah sakit juga langsung tutup waktu itu," ujar salah seorang warga Maulana Yusuf kepada TribunJabar.id, Selasa (13/4/2021).

Sementara itu, Pemerintah Daerah (Pemda) Indramayu, Jawa Barat, mengajukan penggunaan rumah sakit milik Rohadi, PNS tajir yang sedang menjadi terdakwa.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyampaikan soal adanya permohonan dari itu dalam sidang lanjutan terdakwa Rohadi.

Menurutnya JPU, rumah sakit yang merupakan aset terdakwa yang sudah disita itu dibutuhkan untuk menjadi fasilitas pengobatan pasien Covid-19 di Kabupaten Indramayu.

JPU dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengatakan permohonan tersebut diketahui setelah menerima surat tembusan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Indramayu.

Dalam surat tersebut, Pemda Indramayu bermohon agar aset Rohadi tersebut bisa digunakan untuk dijadikan fasilitas penanganan pasien Covid-19 di Indramayu.

"KPK diturunkan ke Direktorat Tuntutan menerima surat dari sekretaris daerah Kabupaten Indramayu yang pada intinya adalah bermohon agar aset atas nama RS Reysa dijadikan untuk pengobatan pasien Covid-19," kata JPU dalam ruang sidang, Senin (12/4/2021).

Penulis: Handhika Rahman
Editor: Ravianto
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved