Bupati Bandung Barat Aa Umbara Ditahan KPK, DPD PKS Bandung Barat: 2 X 24 Jam Harus Ada PLT

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Wildan Noviansah

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - KPK resmi menahan Aa Umbara dan anaknya, Andri Wibawa, Jumat (9/4/2021) terkait kasus korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana Covid-19 pada Dinas Sosial KBB Tahun 2020.

Pasca penahanan Bupati Bandung Barat Aa Umbara, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) PKS Bandung Barat angkat bicara.

Ketua DPD PKS Bandung Barat, Nevi Hendri, mengatakan, dirinya turut prihatin dengan ditahannya Bupati Aa Umbara.

"PKS sebagai partai pengusung ikut prihatin mendengarnya, karena kasus yang terjadi di tahun 2018 silam terjadi lagi di tahun 2021 ini," katanya saat diwawancarai, Jumat (9/4 /2021).

Kendati demikian, Nevi Hendri tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah dalam kasus ini.

"Ini kan ranahnya KPK, yang pertama tentu PKS selalu mengedepankan asas praduga tak bersalah dan mengikuti proses yang berjalan," kata dia

Sesuai aturan provinsi, untuk mengisi kekosongan kursi Bupati, Nevi mengatakan dalam 2 x 24 jam harus ada PLT yang menggantikan.

Baca juga: Begal Payudara Hantui Perempuan di Karawang, Bupati Cellica Geram: Harus Diberi Pelajaran

"Sesuai aturan yang ada dari provinsi, selama 2 x 24 jam harus ada plt bupati. Jadi itu merupakan regulasi yang sudah mengikat, jika Bupati ditahan dan ada kasus maka selama 2 x 24 jam harus PLT," ujarnya.

Menurut Nevi, PLT yang naik sesuai aturan adalah Wakil Bupati, Hengky Kurniawan. Dengan adanya PLT ini, Nevi berharap roda pemerintahan tetap berjalan.

"PLT yang naik bukan orang baru, tapi Wakil Bupati. Kita juga terus dorong pemerintahan agar roda pemerintahan terus jalan." pungkasnya.

Baca juga: Evi Terus Menangis, Keponakannya Masih Belum Ditemukan Usai Terlibat Tabrakan Kapal di Indramayu

Baca juga: BREAKING NEWS Usai Alasan Sakit, Bupati KBB Aa Umbara Sutisna dan Anaknya Resmi Ditahan KPK