Pemprov Setuju Labkesda Jabar Berubah Status Jadi BLUD, ''Selama Ini Tak Bisa Pungut Tarif''

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Rencana pengubahan status Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Pemprov Jabar dari unit pelaksana teknis dinas (UPTD) jadi badan layanan umum daerah (BLUD) direspons Gedung Sate.

Sekretaris Daerah Pemprov Jabar Setiawan Wangsaatmaja mengatakan saat ini pihaknya sedang menyiapkan soal skema perubahan itu.

Dengan berstatus BLUD, Labkesda Jabar sama dengan rumah sakit pemerintah daerah lainnya yang di samping menjalankan kewajiban undang-undang, bisa juga menerapkan tarif sendiri atau lebih komersial.

Baca juga: UPDATE Kapal Tabrakan di Indramayu, Tim SAR Kerahkan Seluruh Kekuatan, Cari 14 ABK yang Masih Hilang

Baca juga: Kubu Moeldoko Minta SBY Bikin Partai Baru, Demokrat: Gerombolan KLB Terpapar Virus Halusinasi

"Persiapan sudah dilakukan. Ada syarat-syaratnya untuk menjadi BLUD. Kalau sudah memenuhi syarat, kenapa tidak, karena punya potensi," kata Setiawan di Bandung, Selasa (6/4/2021).

Bahkan, menurutnya, labkes akan ditambah agar keberadaannya bisa dirasakan oleh banyak warga.

"Pada 2021 ini akan meningkatkan kualitas dan kuantitas labkesda. Ini salah satu yang harus diperkuat, apalagi di masa Covid dan pasca-Covid," katanya.

Dengan status UPTD, meski menjalankan layanan umum, Labkesda tidak bisa memungut tarif.

Sebut saja dalam urusan tes PCR.

Di sisi lain, Labkesda juga mengandalkan keuangan dari APBD Pemprov Jabar.

"Ketika ada Covid ini, Labkesda Jawa Barat cukup sibuk. Kita bisa menguji sampel Covid hampir sehari di atas 10 ribu," katanya.

Ketua Harian Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Provinsi Jawa Barat Daud Achmad mengatakan, selama pandemi, Labkesda disibukkan dengan pengujian sample PCR.

"Selama masa pandemi ini seluruh sumber daya manusia di Labkes Jawa Barat dikerahkan agar semakin banyak sampel virus korona yang diperiksa," ucap Daud.

Disnggung adanya permintaan agar Labkesda Pemprov Jabar dinaikkan statusnya menjadi BLUD, Daud mendukungnya.

Menurut dia, hal ini akan memberikan keleluasaan bagi Labkes khususnya dari sisi pengadaan alat kesehatan.

"Ini menyangkut pengelolaan keuangan, jadi dalam hal ini lebih fleksibel. Manakala ada kebutuhan internal, bisa lebih mudah, lebih cepat dilakukan," katanya. (*)