TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi masih menjadi hal yang harus diperhatikan. Terlebih pandemi Covid-19 berdampak pada berbagai hal, mulai dari sektor ekonomi hingga sektor lainnya hingga muncul permasalahan ekonomi masyarakat.

Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu adanya dukungan dari berbagai pihak.

Sebagai organisasi yang juga konsen dalam memperhatikan persoalan perekonomian masyarakat, Lembaga Perekonomian Nahdlatul Ulama (LPNU) siap berperan dalam upaya pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi masyarakat.

Baca juga: BREAKING NEWS Kapal Tabrakan di Perairan Balongan Indramayu, 17 ABK Kapal Nelayan Masih Hilang

Hal tersebut juga diungkapkan Ketua PBNU Said Aqil Siradj.

Said Aqil mengatakan pihaknya siap bekerjasama dengan pihak pemerintah hingga lembaga keuangan untuk membuat program pengentasan kemiskinan.

"Ada peluang yang disiapkan dan difasilitasi pemerintah. Jika ada (masyarakat) harus ambil, sebab kalau tidak bisa ketinggalan," katanya usai Rakosnas LPNU di STIMIK Jalan Jakarta, Kota Bandung, Sabtu (2/4/2021) yang dikutip Tribun dalam keterangan resmi.

Baca juga: Dapat Bantuan Uang Dari Jokowi, Istri Terduga Teroris Tak Jadi Cari Kerja, Ini Alasannya

Kesiapan LPNU untuk ikut berperan dalam pengentasan kemiskinan karena menurutnya LPNU sudah banyak membuat program untuk pengentasan kemiskinan umat.

Ia menyebutkan ada dua jenis kemiskinan yang terjadi di Indonesia, yakni kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural.

Keduanya memiliki persoalan yang berbeda.

Baca juga: Sebelum Pakai Jalan yang Sekarang Bermasalah, Ini Jalan yang Dulu Dipakai Muslih sebagai Akses

Menurutya, kemiskinan kultural lebih mudah dibandingkan struktural untuk dientaskan.

"Namun pemerintah harus mengupayakan pengentasan bagi keduanya. Kendalanya afirmasi dari pemerintah masih kurang, " katanya.

Padahal, kata Said Aqil, orang miskin bisa bangkit jika mendapatkan bimbingan dan diangkat ekonominya.

Baca juga: Dapat Bantuan Uang Dari Jokowi, Istri Terduga Teroris Tak Jadi Cari Kerja, Ini Alasannya

Bimbingan bisa dilakukan melalui lembaga atau organisasi di masyarakat.

"LPNU sedang menggodok rencana ini dengan OJK, masih dibahas," katanya.

Pada acara rakornas tersebut sejumlah pejabat dari Kementerian Koperasi dan UKM serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK).