Pembelajaran Tatap Muka
Pembelajaran Tatap Muka, Pemkot Bakal Minta Pendapat Orang Tua Siswa, ''Jangan Terburu-buru''
Pemerintah Kota Bandung bakal mendengar pendapat dari forum orang tua siswa sebelum mengeluarkan kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas.
Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung bakal mendengar pendapat dari forum orang tua siswa sebelum mengeluarkan kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna, mengatakan, Pemkot tak ingin terburu-buru dalam mengeluarkan kebijakan pembelajaran tatap muka terbatas.
"Kita ingin mendengar dari leading sector, forum orang tuanya juga, karena katanya terbelah ada yang pro dan kontra. Tapi kan itu baru isu yang saya terima. Bagaimana dari organisasi profesi yang berkaitan dengan dunia pendidikan? Pokoknya harus komprehensif, jangan terburu-buru," ujar Ema di Balai Kota Bandung, Rabu (31/3/2021).
Baca juga: Pemkot Bandung Tak Akan Buru-buru Buka Sekolah, Wajib Simulasi Dulu, Bagaimana Kata Pengamat?
Baca juga: Ketua KPK Berikan Penyuluhan Korupsi di Lapas Sukamiskin, Eks Pejabat Negara tak Ada yang Hadir
Jangan sampai, kata Ema, kebijakan yang dikeluarkan pimpinan kontraproduktif sehingga ia sebagai staf bakal mempersiapkan semuanya.
"Kita belajar dari kasus Krida Nusantara, artinya kan belum siap."
"Mau dipaksakan juga dilepas begitu saja kemudian korban berjatuhan. Kan itu sangat tidak kita harapkan," katanya.
Menurut Ema, pihaknya pun harus memastikan bahwa semua infrastrukturnya sudah siap sebelum kebijakan belajar tatap muka terbatas diterapkan.
"Objek sasaran seperti apa, guru dan siswanya harus dalam posisi siap, jangan sampai ada ketimpangan," ucapnya.
Selain itu, kata Ema, saat ini pihaknya pun sedang mengupayakan agar semua guru mendapat vaksinasi Covid-19 untuk meminimalisir terjadinya penularan virus corona.
"Pada saat sudah mendapat informasi diberikan ruang untuk KBM, kebijakan pimpinan guru menjadi bagian prioritas yang kita kedepannya, guru akan dikebut untuk pemberian vaksinasinya."
"Kita lihat sejauh mana ketersediaan vaksinya karena vaksin ini otoritasnya bukan di kita," katanya. (*)