Breaking News:

Sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Sektor Konstruksi di Wilayah Kabupaten Bandung

Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandung Lodaya dan BPJS Ketenagakerjaan Bandung Soekarno Hatta

Istimewa

TRIBUNJABAR.ID, Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bandung Lodaya dan BPJS Ketenagakerjaan Bandung Soekarno Hatta, menggelar sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan, sektor konstruksi, di Hotel Sunshine, Kabupaten Bandung, Selasa (23/3/2021).

Menurut PLT Sekda Kabupaten Bandung, sekaligus PLH Bupati Bandung, Asep Sukmana, mengaku kegiatan sosialisasi itu, merupakan langkah yang sangat bagus.
"Ini langkah sangat bagus, yang dilakukan BPJS ketenagakerjaan bekerja sama dengan pemerintah daerah," ujar Asep, setelah menghadiri sosialisasi ketenagakerjaan sektor konstruksi.

Asep mengungkapkan, telah disampaikan, ini bagian dari pihaknya untuk memberikan jaminan sosial. "Jadi kalau terjadi apa-apa, tapi mudah-mudahan tak terjadi apa-apa, kita sudah ada jaminan. Kalau kita bicara jaminan sosial, bukan hanya pekerja saja, tapi dampaknya untuk keluarga juga," kata Asep.

Asep mengatakan, seperti halnya di negara-negara maju, hari ini yang namanya jaminan sosial itu menjadi suatu hal yang sangat strategis. "Harapannya, ke depan untuk seluruh pekerja kalau ini kan di jasa konstruksi, mungkin kalau nanti dalam jangka panjang, harus sudah mendapatkan jaminan sosial," ujarnya.

Asisten deputi bidang pelayanan BPJS ketenaga-kerjaan kantor wilayah jawa barat, Rita Damayanti, Mengungkapkan BPJS ketenagakerjaan di Kabupaten Bandung bisa berjalan lebih optimal.

bpjs2303b
bpjs2303b (Istimewa)
bpjs2303c
bpjs2303c (Istimewa)

"Sesuai dengan undang-undang 40 tahun 2004, tentang sistem jaminan sosial nasional, undang-undang 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jamianan sosial, dan undang-undang no 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi," ujar Rita, dalam sambutannya.

Rita memaparkan, sasaran yang ingin dicapai pada sosialisasi ini, agar setiap OPD yang mempunyai program pengadaan barang dan jasa, memastikan kewajiban penyedia jasa, untuk memberikan perlindungan tenaga kerjanya secara lebih berkualitas.

"Artinya secara berkualitas, itu mendaftarkan kepesertaannya paling lambat selambat-lambatnya 14 hari setelah SPK (Surat Perjanjian Kerjasama) terbit," kata Rita.
Kebiasaan yang berlangsung selama ini, dijelaskan Rita, para penyedia jasa itu, mendaftarkan pekerjaannya namun seringkali terlambat. "Sehingga manfaat perlindungannya belum optimal," ucap dia.

Rita mengungkapkan, ada dua program yang bisa diikuti dari program jasa konstruksi, yaitu jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian.
"Jadi jaminan kecelakaan itu berlaku apabila terjadi kecelakaan kerja atau penyakit hubungan kerja. Kemudian juga ruang lingkupnya cukup luas berawal dari berangkat dari rumah, di lokasi proyek, pulang ke rumah, dan selama melakukan pekerjaan berkaitan dengan proyek tersebut," tuturnya.

Rita memaparkan, untuk pembayaran dan kepesertaanya sangat mudah, hanya cukup satu kali bayar di awal, kemudian kepesertaannya berlangsung selama proyek.
"Badan usaha pun juga tidak perlu, menyampaikan daftar nama pekerja, cukup jumlahnya saja. Nanti kalu misalnya diklaim baru bisa menyampaikan absensi di pihak tersebut," kata Rita.

Halaman
12
Editor: bisnistribunjabar
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved