Rumah Aa Umbara Digeledah karena KPK Sudah Naikkan Kasus itu Jadi Penyidikan

Dengan status penyidikan, penyidik KPK punya kewenangan melakukan penggeledahan di rumah Bupati Bandung Barat dan Kantor Pemkab Bandung Barat.

Penulis: Mega Nugraha | Editor: Hermawan Aksan
tribunjabar/ery chandra
Lima mobil KPK meninggalkan rumah Aa Umbara. Juru bicara KPK Ali Fikri memastikan penanganan kasus dugaan tindak pidana pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid 19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 sudah naik jadi penyidikan. 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Juru bicara KPK Ali Fikri memastikan penanganan kasus dugaan tindak pidana pengadaan barang tanggap darurat bencana Pandemi Covid 19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 sudah naik jadi penyidikan.

Dengan status penyidikan, penyidik KPK punya kewenangan memaksa, salah satunya dengan melakukan penggeledahan di rumah Bupati Bandung Barat dan Kantor Pemkab Bandung Barat.

"KPK telah selesai melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya kecukupan alat bukti. Maka benar saat ini KPK telah menaikkan ke tahap penyidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi pengadaan barang tanggap darurat bencana pandemi Covid 19 pada Dinas Sosial Pemda Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020," ujar Ali Fikri lewat keterangan tertulisnya, Selasa (16/3/2021).

Baca juga: Soal Penggeledahan di Rumah Aa Umbara dan Sprindik yang Bocor, Begini Kata Ketua KPK

Baca juga: 5 Mobil KPK Tinggalkan Rumah Aa Umbara, Ketua RW Sebut Aa Umbara Keluar Sebelum KPK Datang

Dengan ditemukannya dua alat bukti, yang artinya ditemukan adanya tindak pidana, KPK diduga sudah mengantongi nama-nama yang harus dimintai pertanggungjawaban hukum.

Namun, Ali belum menjelaskan detail soal nama-nama calon tersangka itu.

Hanya saja, ada tiga nama yang berkaitan.

Salah satunya Bupati Bandung Barat Aa Umbara dan anaknya, Andri Wibawa, serta seorang pengusaha, Totoh Gunawan.

"Uraian lengkap dari kasus ini dan pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka belum dapat kami sampaikan kepada publik secara terbuka," katanya.

KPK geledah rumah Bupati Bandung Barat Aa Umbara di Lembang, Jawa Barat, Selasa (16/3/2021).
KPK menggeledah rumah Bupati Bandung Barat Aa Umbara di Lembang, Jawa Barat, Selasa (16/3/2021). (Capture Kompas TV)

Pengumuman tersangka akan disampaikan saat tim penyidik KPK telah melakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan para tersangka telah dilakukan.

"Tim Penyidik KPK saat ini dan waktu ke depan masih menyelesaikannya tugasnya lebih dahulu," ucap dia.

Pihaknya berjanji bekerja profesional dan sebagai bentuk keterbukaan informasi akan mengumumkan hasil penyidikan.

"KPK memastikan pada waktunya akan memberitahukan kepada masyarakat tentang konstruksi perkara, alat buktinya, dan akan dijelaskan siapa yang telah ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal sangkaannya," ucap Ali.

Keterangan Ali Fikri juga berkorelasi dengan surat perintah penyidikan kasus ini yang beredar di media sosial.

Dalam surat itu, tercantum pasal yang disangkakan, yakni Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1 ke-1 jo Pasal 56 KUHP. (*)

Sumber: Tribun Jabar
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved