Breaking News:

Anggota DPRD Jabar Dukung Petani Plasma Tambak Inti Rakyat di Karawang Realisasikan Konversi Lahan

Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Ihsanudin menyatakan mendukung upaya para petani plasma TIR merealisasikan konversi lahan bekas proyek

istimewa
Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Ihsanudin menyatakan mendukung upaya para petani plasma TIR merealisasikan konversi lahan bekas proyek TIR. 

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Para petani plasma Tambak Inti Rakyat (TIR) di Desa Pusakajaya Utara, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan RI Sri Mulyani. Mereka meminta kepada Menteri Keuangan untuk segera membuka rekening Kas Umum Negara (KUN) untuk pelepasan aset negara.

Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi Gerindra, Ihsanudin, dalam kegiatan resesnya di Desa Pusakajaya Utara, Kecamatan Cilebar, baru-baru ini, menyatakan sangat mendukung upaya para petani plasma TIR tersebut untuk mendesak pemerintah pusat merealisasikan konversi lahan bekas proyek TIR.

Ihsanudin mengakan meski sudah mendapat jawaban dari pemerintah pusat melalui surat Sekretaris Negara RI kepada Menteri Keuangan terkait pelepasan aset negara kepada para petani plasma TIR (Tambak Inti Rakyat) Cilebar, namun belum ada realisasinya. Akibatnya, para petani ini mengajukan surat tersebut.

"Suratnya dikirimkan kepada Menteri Meuangan hari ini," kata Ihsanudin melalui ponsel, Senin (15/3).

Dalam surat itu, katanya, para petani plasma TIR Cilebar meminta pemerintah pusat segera melakukan konversi lahan tambak dan perumahan di Desa Pusakajaya Utara Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang.

Dituliskan dalam surat itu, akibat dari belum dilepaskannya aset Negara tersebut, para petani plasma menilai sangat berdampak buruk pada proses pengelolaan dan proses budidaya ikan dan udang.

Di sisi lain, lahan milik negara di wilayah tersebut menjadi tidak produktif. Hal ini sangat berpengaruh negatif terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di lingkungan setempat.

Dalam surat tersebut, mereka memohon kepada  Menteri Keuangan segera membuka Kas Umum Negara terkait cicilan pembayaran kredit berupa lahan tambak seluas satu hektare, rumah tipe 36, dan pekarangan 200 meter persegi seharga Rp 25.688.600 untuk masing-masing petani plasma.

Harga itu muncul sesuai dengan perhitungan Setneg, Direktorat Kekayaan Negara, Direktorat Pembinaan Kekayaan Negara, Dirjen Anggaran, Pemkab Karawang, BPN dan Dinas PUPR Karawang.

“Sejak proyek dibangun 1984 hingga sekarang, petani plasma belum mendapatkan haknya dari pemerintah berupa konversi lahan tambak dan perumahan petani. Meski sudah ada surat dari Sekretariat Negara pada 15 September tahun 2000,” ujar Ihsanudin.

Halaman
12
Penulis: Muhamad Syarif Abdussalam
Editor: Siti Fatimah
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved