Labkes Pemprov Jabar Diusulkan jadi Komersial Supaya Tidak Bebani APBD Jabar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Mega Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Laboratorium Kesehatan Pemprov Jabar jadi salah satu lembaga kesehatan paling sibuk selama Pandemi Covid-19 . Mereka melaksanakan pengetesan PCR swab test untuk warga. 

Setiap harinya, ribuan orang melaksanakan PCR swab tes di Labkes Pemprov Jabar itu. Rupanya, selain PCR swab tes, Labkes milik Pemprov Jabar itu juga bisa melakukan pengetesan lain.

"Masyarakat juga bisa cek gula darah, kolesterol, hematologi, urinalis, faeces, mikrobiologi klinik dan lainnya, sudah bisa ke Labkesda. Uji kimia lingkungan seperti kadar air dan udara juga sudah bisa," ujar Wakil Ketua Komisi V DPRD Jabar Abdul Hadi Wijaya via ponselnya, Senin (8/3/2021).

Termasuk pengujian sample makanan yang beredar di masyarakat. Selain itu, kata dia, Labkes Pemprov Jabar juga jadi penyelenggada uji profisiensi bagi laboratorium lain. 

Baca juga: Latihan Pekan Kedua Persib Bandung, Victor Igbonefo Sebut Kondisinya Makin Membaik

"Tujuannya untuk meningkatkan kualitas laboratorium-laboratorium yang ada," kata dia.

Hanya saja, dengan fasilitas dan sumber daya yang sudah baik, bahkan sudah mengantongi akreditasi seperti SNI ISO/IEC17025 : 2017 sebagai laboratorium penguji SNI, Labkes Pemprov Jabar ini masih berstatus unit pelaksana teknis dinas (UPTD). Artinya, masih mendapat pendanaan APBD. 

Padahal, dengan kinerja dan fasilitas yang memadai, labkes ini statusnya bisa setara dengan rumah sakit pemerintah yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD bahkan bisa punya pendapatan sendiri dari layanan yang tersedia.

"Kami mendorong agar Gubernur Jabar, Pak Sekda segera memproses peningkatan status Labkes Pemprov Jabar menjadi BLUD," ujarnya.

Dengan menaikkan status, menurutnya labkes memiliki keleluasaan dalam meningkatkan layanan termasuk ketika komersialisasi. Keberadaannya pun akan mandiri karena tidak lagi menginduk kepada dinas kesehatan.

Baca juga: Pelaku Melihat Kakak Iparnya Tidur, Lalu Menusuk di Leher dan Dada Korban, Gara-gara Rebutan Warisan

"Karena dengan BLUD jadi setengah BUMD. Jika sudah BLUD, tidak lagi bertumpu pada APBD. Artinya, mampu mengurangi beban keuangan Pemprov Jabar. Makanya harus di-BLUD-kan. Agar mampu meningkatkan layanan ke masyarakat, tapi di sisi bisa mengurangi beban keuangan negara," katanya. 

Dengan status BLUD, meski di sisi lain bisa mengurangi beban APBD karena mendapat keuntungan dark memungut tarif layanan ke masyarakat, perubahan status itu disinyalir bisa menerapkan harga yang tinggi.

Saat disinggung soal itu, Hadi berdalih, akan ada kebijakan pengawasan dan standar aturan untuk itu. 

"Saya rasa enggak lah karena kan tidak sepenuhnya cari keuntungan. Justru dengan BLUD, bisa lebih bersaing krena tempat tidak perlu sewa, punya sendiri. Dan untuk pengadaan peralatan kan sudah dibiayai APBD sebelumnya. Jadi biaya pemeriksaan di labkes bisa setengah harga dibanding di lab swasta," katanya.