KABAR BAGUS untuk Warga Jabar, Jalan Tembus Sukabumi-Banjar Akan Segera Dibangun, Membentang 312 KM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Provinsi Jawa Barat bersama pemerintah kabupaten dan kota di kawasan selatan Jabar atau Jawa Barat tengah menyempurnakan rencana pembangunan Jalur Tengah Selatan Jawa Barat.

Rencana jalan tembus Sukabumi-Bandung-Banjar ini sudah diajukan kepada Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

"Ini sedang ada proses yang perlu dilakukan oleh Pemprov Jabar dengan sejumlah pemerintah kabupaten kota," ujar Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jabar, Ferry Sofwan Arif, saat dihubungi melalui telepon, Minggu (28/2).

Ferry mengatakan, rencananya Jalur Tengah Selatan Jabar akan membentang sepanjang 312 kilometer, dengan posisi membentang dari barat ke timur, di antara Jalur Tengah Jabar dan Jalur Pantai Selatan Jabar.

Di Jabar bagian selatan, ujarnya, sudah ada Jalur Pantai Selatan, dan di jalur yang paling tengahnya adalah Jalur Tengah yang lama, yakni jalur Sukabumi-Bandung-Banjar.

"Jarak antara Jalur Pantai Selatan dengan Jalur Tengah itu hampir antara 75 kilometer sampai 100 kilometer jaraknya. Jadi masyarakat yang di jalur tengah ini mau ke Jalur Tengahnya jauh, mau ke Jalur Selatannya jauh. Dari situ awalnya untuk membangun Jalur Tengah Selatan," katanya.

Jalur baru ini, terang Ferry, bertujuan mempermudah masyarakat mengakses kawasan tengah dan selatan Jabar, di antaranya untuk perekonomian, pendidikan, dan kesehatan. Contohnya, untuk mengakses Rumah Sakit Jampangkulon dan Pameungpeuk.

"Inilah dasar hal tersebut diajukan awalnya kepada Menkomarves, kemudian didorong menjadi usulan Pemprov Jabar dalam rapat Rabu lalu. Saat rapat koordinasi Gubernur melalui Bappenas, diajukan juga ke Bappenas," katanya.

Ferry mengatakan, Pemprov Jabar sangat berharap APBN bisa mendanai pembangunan ini. Pendanaan dari APBN ini, kata Ferry, akan membuat Pemprov Jabar dan pemerintah kabupaten kota tidak akan terlalu berat membiayai pembangunannya.

"Untuk membangunnya, jadi jalan eksisting yang sudah ada itu ada sebagian kecil jalan provinsi, sebagian jalan kabupaten kota, dan banyaknya adalah jalan desa. Sehingga ada ketentuan untuk jalan provinsi dari sisi lebar jalan, daerah milik jalan, itu ada ketentuan. Maka harus diperlebar jalan desa ini," katanya.

Mengenai detail luas lahan yang dibebaskan dan rute terbaiknya, katanya, masih dibahas. Pihaknya masih menerima masukan dari pemerintah kabupaten dan kota, serta desa yang akan dilalui jalur tersebut.

"Baru tahap-tahap awal kita rapatnya. Untuk detailnya teman-teman kabupaten dan kota kita ajak bersama-sama dengan lebih rinci membahas, fasilitas umum tang terkena, pembebasan lahan atau rumah yang terkena," ujarnya.

Ferry mengatakan berdasarkan perkiraan kasar, pembangunan jalan ini memakan anggaran Rp 3 triliun, belum termasuk pembebasan lahan.

Pihaknya pun meminta pemerintah kabupaten dan kota yang terkait untuk sama-sama mempersiapkan diri kalau APBN 2022 bisa mendanai proyek tersebut.

"Mungkin, paling tidak, harapan kami sesuai dengan masa kerja Pak Gubernur, harapnya 2023 sudah ada pekerjaan dulu, bukan hanya penyiapan diri atau pengukuran, tapi dengan 312 kilometer seperti itu kami akan merencanakan lebih detail lagi untuk fisiknya berapa persen, ini yang sedang dibahas bersama," katanya.