Breaking News:

Vaksinasi Mandiri Resmi Diberlakukan, Karyawan dan Keluarganya Tetap Gratis, Dibayari Perusahaan

Vaksinasi mandiri resmi diberlakukan. Hal ini setelah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menerbitkan

tribunjabar/handika rahman
ilustrasi vaksin . Vaksinasi Mandiri Resmi Diberlakukan, Karyawan dan Keluarganya Tetap Gratis, Dibayari Perusahaan 

TRIBUNJABAR.ID - Vaksinasi mandiri resmi diberlakukan. Hal ini setelah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menerbitkan aturan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 yang dibebankan kepada pihak swasta atau dikenal vaksinasi mandiri

Aturan tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) No.10 tahun 2021 yang ditetapkan di Jakarta, Rabu 24 Februari 2021.

Dalam salinan PMK yang diterima Tribunnews.com, Jumat (26/2/2021), program tersebut dinamai program vaksinasi gotong royong.

Dituliskan bahwa pelaksanaan vaksinasi kepada karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang pendanaannya ditanggung atau dibebankan pada badan hukum/badan usaha.

Baca juga: Usai Ditutup Karena Temuan Kasus Covid-19, Pabrik Ini Dibuka Kembali, Pengawasan Prokes Diperketat

"Karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga sebagai penerima Vaksin COVID-19 dalam pelayanan Vaksinasi Gotong Royong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipungut bayaran/gratis," tertulis pada pasal 3 ayat 5.

Disampaikan vaksinasi gotong royong ini bertujuan untuk mengurangi transmisi/penularan COVID-19, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity); dan melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.

Baca juga: Pelantikan Mepet Menjelang Salat Jumat, Para Kepala Daerah Keluar Gedung Merdeka Terburu-buru

Nantinya berdasarkan pasal 6, dalam rangka penyusunan rencana kebutuhan Vaksinasi
COVID-19 badan hukum/badan usaha harus melaporkan jumlah karyawan/karyawati, keluarga dan individu lain terkait dalam keluarga yang akan dilakukan Vaksinasi Gotong Royong.

"Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit harus memuat jumlah, nama, dan alamat (by name and by address), serta nomor induk kependudukan," dikutip dari pasal 6 ayat 3.

Editor: Ichsan
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved