Sukwan Kini Harus Bersabar Tunggu Bayaran yang Tersendat, Akibat Perubahan Regulasi

Laporan Kontributor Tribun Jabar, Irvan Maulana

TRIBUNJABAR.ID, SUBANG - Akibat perubahan sistem dari Kementerian Dalam Negeri, Tunjangan Pokok Pegawai (TPP) Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersendat.

Hal itu dikatakan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten (BKAD) Subang, Swayal, akibat dari validasi dari Kemendagri belum turun.

"Ada aturan yang baru makanya semua mengalami penundaan, semua Kabupaten Kota mengalami hal yang sama," kata Swayal ketika dikonfirmasi Tribun di Kantor (BKAD) Subang, Senin (22/2/2021).

Untuk antrean sendiri Syawal mengatakan saat ini Subang berada di urutan antrean ke 297 di Nasional.

"Kalau persetujuan pencairan itu dari Kementerian sudah ada dari tanggal 29 Januari, hanya kita kan butuh validasi untuk mekanisme pencairan," kata Syawal.

Baca juga: Penampakan Galian Kuburan Korban Pembunuhan di Cikidang Sukabumi, Masih Bau Menyengat

Dijelaskan Syawal tersendatnya pencairan TPP juga dialami oleh para tenaga sukarelawan (Sukwan).

"Sukwan juga sama, meski mekanisnya bukan TPP tapi sukwan itu masuk di Sistem Information Pemerintah Daerah (SIPD) dan itu juga sama mengalami perubahan regulasi pada awal 2021 dan itu sifatnya Nasional juga," ujarnya.

Syawal mengatakan saat ini Kementerian baru memberikan kewenangan untuk membayar Listrik, Telepon serta jaringan internet dan gaji pokok pegawai.

Baca juga: REVIEW Singkat Hape Terbaru Xiaomi, Redmi 9T, Bisa Dibeli 24 Februari