Breaking News:

17 Tahun Kerja, PHL Perawat dan Bidan Datangi DPRD Kabupaten Sukabumi, Minta Jadi Pegawai Pemerintah

Perawat dan bidan pekerja harian lepas mendatangi DPRD Kabupaten Jawa Barat untuk meminta diangkat jadi pegawai pemerintah dengan PPPK

Penulis: M RIZAL JALALUDIN | Editor: Siti Fatimah
Perawat, bidan di Sukabumi saat bertemu anggota Dewan Fraksi Partai Demokrat ngadu ingin diangkat jadi PPPK 

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Sejumlah perawat, bidan, apoteker hingga analisis ngadu ke anggota Dewan Fraksi Partai Demokrat DPRD Kabupaten Sukabumi, Badri Suhendi.

Mereka meminta kepada Badri untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah pusat agar diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Badri mengatakan, hal itu disampaikan para perawat, bidan, apoteker dan analisis saat melakukan pertemuan di Kantor DPP Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, di Jalan Kiaralawang, Kecamatan Palabuhanratu, Selasa (16/2/2021).

Baca juga: Fabiano tak Diperpanjang Kontraknya Oleh Persib, Ini Pemain yang Layak Menggantikannya

"Barusan saya ada pertemuan dengan para bidan dan perawat, terus juga analisis, kemudian juga ada dari apoteker yang hari ini sebagai HL (Harian Lepas) dan mereka berharap agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberlakukan hal yang sama dengan para guru honor yaitu diangkatnya dengan pegawai P3K, ada tuntutan seperti itu," ujarnya.

Badri menjelaskan, para tenaga kesehatan itu sangat termotivasi ketika melihat para guru honor diangkat menjadi PPPK, dan berharap mereka diberlakukan hal yang sama oleh Pemerintah.

"Dimana dalam pertemuan tersebut mereka menyikapi persoalan hari ini, kemarin dengan kebijakan pemerintah pusat mengangkat guru honor menjadi pegawai P3K, tentu ini menjadi motivasi ataupun harapan besar kepada Pemerintah Pusat agar memberlakukan hal yang sama kepada apoteker, para bidan, para perawat, analisi dan yang lainnya, dan termasuk bagian administrasi umum," terangnya.

Baca juga: Rapat Paripurna Gunakan Pakaian Adat, Telan Biaya Rp 129 Juta di Tengah Pandemi, Warga; Tidak Patut

"Mereka berharap, karena mereka ini ada yang sudah bekerja ada yang sudah 17 tahun, 15 tahun, 10 tahun dan lain sebagainya, dengan pengabdian yang lama dan cukup lama, dan tanggung jawab yang sangat berat mereka lakukan dan tidak mengenal lelah, dan masyarakat tidak melihat mereka PNS atau tidak, tapi dituntut dengan pelayanan yang baik," jelasnya.

Badri mengatakan, pemerintah pusat sebenarnya bisa mengangkat para apoteker, bidan hingga analisi ini menjadi PPPK, karena jumlah mereka yang tidak banyak.

"Jumlah daripada tenaga kesehatan dari umur 35 tahun keatas itu tidak terlalu banyak, hanya kurang lebih mungkin 200 orang, dibandingkan dengan guru honor yang diangkat menjadi P3K yang kurang lebih ada 500 orang, ya saya kira ini sangat memungkinkan tenaga kesehatan jadi target pegawai P3K," pungkasnya.

Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved