Breaking News:

Wali Kota Pariaman Tolak Penerapan SKB 3 Menteri tentang Seragam Sekolah

Kabiro Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hendarman mengatakan yang bersangkutan dapat disanksi oleh Gubernur Sumatera Barat. 

TribunPadang.com/RizkaDesriYusfita
Wali Kota Pariaman Genius Umar saat ditemui wartawan, seusai menghadiri rapat pleno terbuka rekapitulasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan di tingkat provinsi pada pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumbar tahun 2020 di Hotel Pangeran Kota Padang, Kamis (23/7/2020). 

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Wali Kota Pariaman Provinsi Sumatera Barat , Genius Umar menolak untuk menerapkan Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang aturan seragam sekolah

Terkait hal itu, Kabiro Humas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Hendarman mengatakan yang bersangkutan dapat disanksi oleh Gubernur Sumatera Barat. 

"Kalau bupati/wali kota menolak ya gubernur-nya yang mengambil tindakan dan (diberi) sanksi," ujar Hendarman ketika dihubungi Tribunnews.com, Selasa (16/2/2021). 

Pernyataan Hendarman merujuk pada salah satu klausul yang tercantum dalam SKB 3 Menteri. 

Dia lantas memberikan sebuah tangkapan layar yang menerangkan apa yang akan terjadi jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama tersebut. 

"Silakan dibaca," kata Hendarman.

Berikut isi tangkapan layar yang diberikan Hendarman kepada Tribunnews.com :

Jika terjadi pelanggaran terhadap keputusan bersama ini, maka sanksi akan diberikan kepada pihak yang melanggar.

  • Pemerintah daerah memberikan sanksi kepada kepala sekolah, pendidik, dan/atau tenaga kependidikan
  • Gubernur memberikan sanksi kepada bupati/walikota
  • Kementerian Dalam Negeri memberikan sanksi kepada gubernur 
  • Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah terkait BOS dan bantuan pemerintah lainnya

Tindak lanjut atas pelanggaran akan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Sementara itu, Kementerian Agama melakukan pendampingan praktik agama yang moderat dan dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi 

Halaman
123
Editor: Ravianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved