Breaking News:

Jasa pikul jenazah Covid

Pemkot Bandung Masih Kaji Kemungkinan Tukang Pikul Jenazah Covid-19 di TPU Cikadut Dijadikan PHL

Kalaupun warga di TPU Cikadut dijadikan PHL, kata Ema, pihaknya harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang ada di Distaru.

Tribun Jabar/ Mega Nugraha
Jasa pikul jenazah Covid di TPU Cikadut Bandung 

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Nazmi Abdurahman.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung masih mengkaji kemungkinan menjadikan masyarakat pemberi jasa pikul jenazah Covid-19 di Tempat Pemakaman Umum (TPU) Cikadut sebagai tenaga harian lepas.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Ema Sumarna mengatakan, pemerintah akan memberikan sikap terkait masalah pikul jenazah Covid-19 yang terjadi di TPU Cikadut.

"Saya tetap melihat dari perspektif regulasi bahwa itu tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Masalah nanti bahwa ini menjadi sebuah kebutuhan, kita akan bicarakan, saya baru rapat itu besok," ujar Ema, di Balai Kota Bandung, Selasa (26/1/2021).

Menurut Ema, jika mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) nomor 19 tahun 2011 tentang ketentuan pelayanan pemakaman umum dan pengabuan mayat dan retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, tugas Distaru hanya memberikan pelayanan penggalian dan pengurukan liang lahat.

"Artinya dari pihak keluarga inilah yang harus menggotong," katanya.

Namun, karena kondisi pandemi Covid-19, pemerintah membatasi ahli waris datang ke pemakaman, sementara jenazah Covid-19 yang dimasukan ke dalam peti beratnya mencapai satu kwintal.

Praktis, banyak ahli waris yang tidak sanggup menggotong jenazah dari ambulance di kawan TPU hingga ke liang lahat yang jaraknya mencapai 300 meter dengan kontur jalan tidak rata dan licin.

Baca juga: Sempat Terlambat, Vaksin Covid-19 Akhirnya Hari Ini Tiba di Kabupaten Garut, Dapat 12.200 Dosis

Kondisi ini yang akhirnya membuat warga di sana menawarkan jasa untuk mengangkut janazah Covid-19.

"Atau nanti kita siapkan petugas yang tidak berimplikasi beban kepada masyarakat (ahli waris), tapi saya harus nanya dulu, Sumber daya manusia (SDM) nya ada tidak di Distaru. Saya masih menunggu solusi dari Distaru," ucapnya.

Kalaupun warga di TPU Cikadut dijadikan PHL, kata Ema, pihaknya harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran yang ada di Distaru.

"Kalau untuk tenaga kasar bisa saja mengakomodir warga di sana. Nanti kita bicarakan dan anggaran dari Distarunya ada atau tidak. Kalaupun ada, apakah sesuai dengan peruntukan atau tidak kan sifat uang itu begitu, sekarang digunakan untuk kepentingan masyarakat tapi dari perspektif perencanaan dan ketentuan tidak terakomodasi, itu salah," katanya.

Baca juga: Tertangkap Kamera CCTV, Pasangan Muda-Muda Lakukan Hal Tak Senonoh diatas Motor, Diusut Polisi

Penulis: Nazmi Abdurrahman
Editor: Seli Andina Miranti
Sumber: Tribun Jabar
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved